RRI.CO.ID, Banyumas – Rendahnya literasi keuangan dinilai masih menjadi salah satu penyebab masyarakat mudah terjebak investasi bodong maupun pinjaman online ilegal. Karena itu, penguatan pemahaman mengenai sistem keuangan, termasuk pembiayaan berbasis syariah, dinilai perlu terus diperluas agar masyarakat lebih mampu mengambil keputusan finansial secara bijak.

Isu tersebut mengemuka dalam Musyawarah Daerah (Musda) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Banyumas yang dirangkai dengan Roadshow Multifinance Syariah 2026 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).

Kegiatan itu dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Bank Indonesia Purwokerto, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto, pengurus MES Jawa Tengah, serta pelaku industri pembiayaan syariah.

Rektor UMP Prof. Dr. Jebul Suroso menilai masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai pengelolaan keuangan. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat sebagian orang rentan menjadi korban penipuan berkedok investasi maupun layanan pinjaman online yang tidak berizin.

"Belum lama ini para pensiunan tertipu dengan investasi bodong. Belum lagi anak muda sekarang mulai banyak yang terjerumus kepada pinjaman online tidak resmi. Fenomena ini sangat penting untuk dibahas dan dicarikan solusinya," ujarnya.

Menurut Jebul, peningkatan literasi keuangan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan pelaku usaha agar edukasi dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

Ia mengatakan perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui pendampingan usaha, edukasi kepada masyarakat, maupun penyediaan layanan pendukung seperti sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Banyumas, Assoc. Prof. Akhmad Darmawan, Ph.D., menilai perguruan tinggi juga memiliki peran dalam membangun ekosistem ekonomi daerah melalui pengembangan sumber daya manusia dan pendampingan masyarakat.

Menurutnya, peningkatan literasi keuangan syariah perlu menyasar generasi muda agar mereka lebih memahami berbagai pilihan pembiayaan yang legal, aman, dan sesuai kebutuhan.

“Institusi pendidikan bukan hanya berperan sebagai pemberi layanan pendidikan saja, tetapi terbukti bisa menjadi pusat pergerakan ekonomi di area tersebut. Ini terlihat dari tumbuhnya simpul-simpul perekonomian masyarakat di sekitar kampus UMP,” ucap Akhmad, yang juga sebagai Wakil Rektor IV UMP.

Selain menjadi forum musyawarah organisasi, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi mengenai pengembangan ekonomi syariah di Banyumas. Sejumlah peserta membahas pentingnya memperkuat kolaborasi antarlembaga untuk memperluas akses edukasi keuangan sekaligus mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi syariah yang lebih inklusif.