PUG Perlu Diteapkan Dari Keluarga Hingga Kebijakan Pembangunan

RRI.CO.ID,Purwokerto - Pengarusutamaan Gender atau PUG perlu diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga, lingkungan kerja, pendidikan, hingga perencanaan pembangunan. Ketua Satgas PPKPT Universitas Wijayakusuma atau UNWIKU, Dr. Esti Ningrum, SH., M.HUM, mengatakan keberhasilan PUG dapat dilihat melalui empat indikator, yakni akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.

Dalam Program Pengarusutamaan Gender Pro1 RRI Purwokerto, Senin, (10/08/2026) Esti menjelaskan, akses berarti laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam program maupun kebijakan. Sementara partisipasi berkaitan dengan kesempatan menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan, kontrol menyangkut dalam keterlibatan dalam pengelola sumber daya , Sedangan manfaat berarti hasil pembangunan dirasakan semua secara adil oleh semua pihak.

"Indikatornya ada empat, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Apakah laki-laki dan perempuan punya akses yang sama terhadap program,"ujar Esti.

Menurutnya penerapan PUG dapat di mulai dari lingkungan keluarga melalui pembagian tanggung jawab yang tidak didasarkan pada anggapan bahwa pekerjaan domestik hanya menjadi kewajiban perempuan. Laki-laki juga perlu dilbatkan dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

"Berikan kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan punya tanggung jawab sama. Laki-laki melakukan pekerjaan rumah tidak menurunkan martabatnya,"katanya.

Di lingkungan kerja penerapan PUG dapat diwujudkan melalui kesempatan karier dan promosi jabatan yang setara,, fasilitas ruang laktasi, tempat penitipan anak, serta kebijakan yang mendukung kebutuhan keluarga. Sementara dilingkungan pendidikan, perempuan juga perlu diberikan ruang yang sama untuk berorganisasi, menyampaikan pendapat, mengikuti pelatihan, dan menduduki posisi kempemimpinan.

Esti mencontohkan penerapan PUG ditempat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbangdes. Menurutnya, suara kelompok perempuan, anak, dan masyarakat kelompok lainnya perlu didengar agar kebijakan yang dihasilkan benar- sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia juga menyebut pembangunan fasilitas umum perlu memperhatikan aspek keamanan dan aksesibilitas. Penerangan jalan, tolilet yang terpisah bagi laki-laki dan peremuan serta fasilitas bagi penyandang disabilitas merupakan contoh pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok.

Di Kabupaten Banyumas menurut Esti, organisasi perangkat daerah mulai menrepakan penganggaran yang reponsif gender. Ia berharap penerapan PUG terus diperkuat sehingga kebijakan pembangunan tidak hanya terlihat netral, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan.

"Harapan saya, PUG adalah cara yang mengintregasikan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam kebijakan.PUG bukan kompetisi gender melainkan kunci keberhasilan pembangunan karena kemajuan bangsa tidak optimal jika setengah populasinya ditinggalkan," ujarnya.