RRI.CO.ID. Purwpkerto – Kebijakan penghapusan tarif integrasi pada layanan Trans Banyumas menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung pada pola perjalanan pengguna angkutan umum. Kebijakan yang mulai diterapkan pada Mei 2026 ini menghapus fasilitas perpindahan koridor tanpa biaya tambahan yang sebelumnya dapat dinikmati penumpang dalam rentang waktu tertentu.

Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Mufti Hakim, mengatakan kebijakan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap sistem layanan yang berjalan selama ini. Menurutnya, pemerintah akan terus memantau dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat dan operasional layanan Trans Banyumas.

"Kebijakan ini merupakan bagian dari evaluasi dan penyesuaian layanan Trans Banyumas. Kami akan terus memantau dampaknya di lapangan serta menerima berbagai masukan dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan ke depan," ujar Mufti Hakim dalam program Purwokerto Menyapa Pro 1 RRI Purwokerto.

Sementara itu, Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi, Ipoeng Martha Marsikun, mengakui penghapusan tarif integrasi memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Menurutnya, tarif integrasi selama ini menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat memanfaatkan layanan Trans Banyumas, khususnya bagi pengguna yang harus berpindah koridor.

"Kami memahami adanya pro dan kontra dari masyarakat. Tarif integrasi memang menjadi salah satu daya tarik layanan Trans Banyumas. Namun di sisi lain, operator juga perlu menjaga keberlanjutan operasional sehingga kebijakan ini akan terus dievaluasi bersama para pemangku kepentingan," kata Ipoeng.

Meski menuai pro dan kontra, operator mencatat adanya peningkatan pendapatan setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Namun demikian, pemerintah daerah bersama operator akan terus melakukan evaluasi guna memastikan layanan transportasi publik tetap terjangkau, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Banyumas.