RRI.CO.ID, Banyumas - Fenomena cancel culture di media sosial dinilai tetap bisa menjadi sarana kritik sosial, asalkan disampaikan secara etis dan tidak berubah menjadi perundungan massal. Hal tersebut disampaikan dalam dialog Academic Forum Pro 2 FM Purwokerto, Kamis (14/05/2026).

Salah satu narasumber, Mizar Hilman Prayudha, selaku Kader HMI Hukum Unsoed menjelaskan, pada dasarnya cancel culture lahir dari keinginan masyarakat untuk mengkritik suatu kesalahan agar terjadi perubahan yang lebih baik. Namun, ia menilai banyak kritik di media sosial justru dikemas dalam bentuk hinaan dan cacian.

“Sebenarnya semua orang bisa mengkritik, tapi tidak semua orang bisa menyampaikan kritik dengan baik,” ujar Mizar.

Ia mencontohkan, kritik yang disampaikan dengan kata-kata kasar hanya akan memancing amarah dan tidak menyentuh kesadaran seseorang untuk berubah. Menurutnya, kritik seharusnya dikemas secara konstruktif agar dapat diterima oleh pihak yang dikritik.

Mizar juga menyoroti banyak kasus di mana seseorang terus dihujat di media sosial meski sudah meminta maaf dan memberikan klarifikasi. Menurutnya, respons berlebihan dari netizen sering kali dipengaruhi rasa frustrasi dan emosi pribadi yang dilampiaskan di media sosial.

Dalam diskusi tersebut, disimpulkan bahwa kritik tetap diperlukan dalam kehidupan sosial. Namun, masyarakat diingatkan untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, memeriksa fakta secara utuh, serta menyampaikan kritik dengan etika agar tidak berubah menjadi penghakiman massal.