RRI.CO.ID, Banyumas: Budaya cancel culture di media sosial dinilai mulai bergeser dari ruang kritik menjadi ajang penghakiman massal. Fenomena tersebut dibahas dalam program Academic Forum Pro 2 FM Purwokerto, pada Kamis (14/05/2026).

Hany Setyo Prastowo, Ketua Umum HMI Hukum Unsoed menjelaskan, awal munculnya cancel culture sebenarnya berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk memberikan hukuman sosial kepada seseorang yang dianggap melakukan kesalahan. Namun, perkembangan media sosial membuat fenomena tersebut semakin tidak terkendali.

Menurutnya, banyak pengguna media sosial langsung menyerang seseorang tanpa memahami fakta secara utuh. Bahkan, tidak sedikit orang yang sebenarnya tidak bersalah justru ikut terdampak hingga reputasi dan kariernya hancur.

“Kadang apa yang ada di media sosial itu belum tentu sepenuhnya benar. Tapi karena sudah viral, orang langsung ikut menyerang,” ujar Pras.

Senada dengan hal tersebut, Mizar Hilman Prayudha, selaku Kader HMI Hukum Unsoed, menilai cancel culture saat ini lebih sering mengarah pada penghakiman dibanding kritik yang membangun. Ia menyebut banyak netizen hanya melihat sebagian kecil informasi, namun langsung menyimpulkan dan menghakimi seseorang.

“Orang hanya diperlihatkan satu persen dari keseluruhan fakta, tapi sudah langsung menyalahkan dan mengucilkan,” katanya.

Mizar menambahkan, rendahnya literasi masyarakat menjadi salah satu faktor utama munculnya fenomena tersebut. Ia menyoroti banyak pengguna media sosial lebih mudah percaya pada informasi visual yang viral dibanding mencari kebenaran dari berbagai sumber.

Selain itu, Pras menyebut media sosial cenderung mengangkat isu-isu sensasional dibanding persoalan yang benar-benar penting. Akibatnya, masalah personal pun sering melebar menjadi konsumsi publik dan memicu serangan massal di dunia maya.

Budaya cancel culture sebenarnya dapat menjadi alat kritik sosial yang positif, terutama ketika digunakan untuk menekan pelaku pelanggaran serius. Namun, tanpa kontrol dan literasi yang baik, budaya tersebut justru berpotensi melahirkan penghakiman yang tidak proporsional.