RRI.CO.ID Purwokerto - Menyadari pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara strategis demi memperkuat kemandirian nasional serta untuk menaikkan daya saing Indonesia di tingkat global. Komisi I DPR RI dengan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama menggelar Forum Diskusi Publik "Ketahanan Energi, Kunci Kemandirian dan Daya Saing Bangsa" di kanal Youtube @ditjenkpm, pada Selasa (4/8/2026).

Dalam paparan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, H. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos., menggarisbawahi bahwa ketahanan energi merupakan syarat mutlak agar tidak bergantung pada negara asing. Begitupun pendapatnya, legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat VI (Kota Depok dan Kota Bekasi) ini mengingatkan betapa besarnya potensi sumber daya yang dimiliki bangsa.

"Kalau kita mau menjadi negara yang mandiri dan tidak bergantung dengan negara lain, maka kita harus berketahanan secara energi. Pasokan energi kita harus memadai, andal, terjangkau hingga ke berbagai pelosok wilayah, serta ramah lingkungan," ujar Mahfudz.

Indonesia saat ini masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada energi fosil. Ketergantungan ini tidak hanya membebani anggaran negara (APBN) melalui subsidi, tetapi juga membuat negara rentan terhadap gejolak harga minyak global akibat konflik geopolitik. Oleh karena itu, transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi langkah yang mutlak diperlukan untuk menjaga daya saing bangsa.

Terutama percepatan implementasi program B50 (biodiesel dari kelapa sawit) sebagai bentuk hilirisasi sumber daya alam domestik untuk mengurangi impor BBM. Selain itu, potensi pemanfaatan energi alternatif, seperti pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar dan pemanfaatan komoditas nabati lainnya seperti singkong dan minyak jarak. Meski tantangan teknologi dan riset masih ada, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong inovasi di sektor energi agar lebih efektif.

"Sampah juga merupakan alternatif lain yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi baru terbarukan,” jelas Dr. Sajan selaku Praktisi Komunikasi dan Kepimpinan Digital.

Mereka menekankan bagaimana ketahanan energi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga masyarakat. Sektor UMKM didorong untuk mulai memanfaatkan teknologi energi terbarukan guna menekan biaya produksi. Masyarakat diimbau untuk berperan aktif melalui langkah-langkah sederhana, seperti penghematan energi di rumah tangga dan bijak dalam menyaring informasi terkait subsidi energi agar tidak termakan berita bohong (hoaks).

Sinergi antara kebijakan pemerintah, riset akademisi, dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk mencapai Indonesia yang berdaulat energi. Penghematan energi saat ini dipandang sebagai bentuk kontribusi nyata warga negara dalam menjaga kemandirian bangsa, dengan adanya kekayaan alam yang melimpahnya. Terutama dibutuhkan eksplorasi dan mengelola minyak, gas, serta tambang tersebut secara efektif agar berdaya guna bagi kesejahteraan rakyat.

"Ini bukan hanya menjadi tugas dari legislatif, bukan hanya tugas eksekutif dan juga dari pemangku kebijakan, tetapi ini justru kita sebagai masyarakat juga perlu untuk secara aktif mendorong,” tegas Rahmat Yuliawan selaku Akademisi/Peniliti.

Dengan acara yang menghadirkan akademisi dan pakar ini menegaskan komitmen DPR RI dan Komdigi untuk terus mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penguatan wawasan isu-isu strategis nasional. Dengan kolaborasi untuk kesejahteraan rakyat serta penataan dan pengelolaan energi yang selaras dengan Pasal 33 UUD 1945 diharapkan menjadi pendorong utama roda perekonomian dan pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas. (Fattah Zakaria)