IPOSC 2026 Ditunda, Panitia Hormati Kondisi Karhutla Kalbar

RRI.CO.ID, Pontianak - Di tengah karhutla yang masih melanda Kalimantan Barat, penyelenggara IPOSC 2026 memilih menunda konferensi sawit. Keputusan tersebut diambil setelah panitia 6th Indonesian Palm Oil Smallholder Conference (IPOSC) 2026 berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, Gubernur Kalimantan Barat, dan Bupati Kubu Raya, Senin, 14 September 2026.

Ketua Panitia 6th IPOSC 2026, Hendra J. Purba, mengatakan konferensi yang semula direncanakan berlangsung 22-23 September di Kubu Raya itu telah dipersiapkan sejak jauh hari.

Namun, kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat membuat penyelenggara memilih mengedepankan empati terhadap masyarakat terdampak.

“Mengingat karhutla masih berlangsung, kami sangat prihatin dan empati pada masyarakat yang terkena. Acara 6th IPOSC sepakat diundur,” kata Hendra.

Menurut Hendra, penundaan tersebut bukan berarti mengabaikan tujuan utama IPOSC sebagai forum edukasi bagi petani sawit. Sebaliknya, kondisi karhutla dinilai semakin menegaskan pentingnya komunikasi dan edukasi mengenai pengelolaan perkebunan yang bertanggung jawab.

“Kami sangat memahami sensitivitas situasi yang terjadi saat ini dan menghormati perhatian masyarakat terhadap karhutla di Kalimantan Barat,” ujarnya.

IPOSC sendiri merupakan forum tahunan yang diinisiasi Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) dan diselenggarakan Media Perkebunan. Forum tersebut mempertemukan petani, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan untuk membahas berbagai persoalan industri kelapa sawit.

Salah satu fokus yang diangkat adalah bagaimana meningkatkan produktivitas perkebunan tanpa harus melakukan ekspansi lahan. Karena itu, pameran dalam IPOSC diarahkan untuk memperkenalkan teknologi, mulai dari bibit unggul, sarana produksi, mekanisasi, hingga teknologi pendukung produktivitas.

Hendra menjelaskan, keterlibatan pemerintah dalam konferensi juga penting agar petani memahami berbagai kebijakan yang berkaitan langsung dengan usaha perkebunan mereka.

“Pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten kami libatkan sebagai narasumber kebijakan pemerintah terkait petani kelapa sawit. Petani perlu tahu kebijakan pemerintah yang menyangkut usahanya,” katanya.

IPOSC pertama kali digelar di Pontianak, kemudian Palembang, Jambi, kembali Pontianak, Kubu Raya, dan tahun ini kembali direncanakan berlangsung di Kubu Raya. Penyelenggara menegaskan kegiatan tersebut tidak menggunakan dana APBN maupun APBD, melainkan dibiayai melalui peserta konferensi dan pameran.

Hendra berharap IPOSC dapat dipahami sebagai ruang dialog dan edukasi, bukan kegiatan yang mendukung pembukaan lahan maupun pembakaran hutan dan lahan.

“Kepedulian terhadap lingkungan dan kepedulian terhadap petani bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan bersama,” tegas Hendra.

Ia menambahkan, setelah kondisi memungkinkan, IPOSC 2026 diharapkan tetap menjadi wadah untuk mencari solusi terhadap tantangan perkebunan sawit, termasuk produktivitas, perubahan iklim, keberlanjutan, dan kesejahteraan petani.

“Kami ingin terus mendorong edukasi dan praktik perkebunan yang produktif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” pungkasnya.