Pemkot Singkawang Evaluasi Pengukuran Balita, 13 Kelurahan Tembus Cakupan 80%

RRI.CO.ID, Singkawang – Pemerintah Kota Singkawang mengevaluasi pelaksanaan Intervensi Pengukuran Serentak bagi balita yang tidak datang ke Posyandu Tahun 2026. Evaluasi dilakukan untuk memastikan tidak ada balita yang luput dari pemantauan kesehatan dan pertumbuhan.

Evaluasi berlangsung di Ruang Basement Kantor Wali Kota Singkawang, Selasa, 8 September 2026. Kegiatan tersebut membahas capaian pengukuran balita mulai tingkat kecamatan, kelurahan hingga wilayah kerja Puskesmas selama pelaksanaan intervensi pada Mei 2026.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menegaskan pemerintah tidak boleh sekadar menunggu masyarakat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.

“Pemerintah tidak boleh hanya menunggu masyarakat datang ke pelayanan. Ketika ada balita yang belum datang ke Posyandu, pemerintah harus hadir dan mendekat kepada masyarakat,” kata Tjhai Chui Mie.

Menurutnya, Posyandu memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Pemantauan rutin diperlukan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak sekaligus mendeteksi lebih dini potensi masalah kesehatan maupun gizi.

Namun, ia menekankan keberhasilan intervensi tidak hanya diukur dari jumlah balita yang berhasil ditimbang dan diukur. Yang lebih penting adalah memastikan hasil pengukuran ditindaklanjuti sesuai kondisi masing-masing anak.

“Balita yang belum datang ke Posyandu kita identifikasi, keluarganya kita dekati, anaknya kita timbang dan ukur. Apabila ditemukan masalah pertumbuhan maupun masalah gizi, maka harus segera mendapatkan tindak lanjut,” ujarnya.

Ia meminta hasil evaluasi tidak berhenti sebagai laporan administratif. Data yang diperoleh harus menjadi dasar perbaikan kebijakan dan langkah intervensi berikutnya.

“Balita yang telah kita jangkau jangan sampai kembali tidak terpantau. Balita yang bermasalah gizi jangan sampai berhenti pada pencatatan, dan keluarga yang membutuhkan pendampingan harus mendapatkan perhatian secara berkelanjutan,” katanya.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap jajaran dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan intervensi. Dinas Kesehatan, Puskesmas, kecamatan, kelurahan, TP-PKK, tenaga kesehatan hingga kader Posyandu dinilai menjadi ujung tombak keberhasilan program di lapangan.

Sebagai bentuk penghargaan, Pemkot Singkawang memberikan uang pembinaan kepada 13 kelurahan yang berhasil mencapai cakupan penimbangan di atas 80 persen.

Tak hanya itu, Pemkot juga merespons kebutuhan kader Posyandu dengan merencanakan pemberian rompi kerja bagi 1.384 kader Posyandu di Kota Singkawang.

“Kami mendengar kebutuhan dari para kader berupa rompi kerja, dan itu telah disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Akan sama-sama kita upayakan untuk kebutuhan tersebut sebagai dukungan dan apresiasi untuk menambah semangat kader dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat,” ujarnya. (Do)