RRI.CO.ID, Pontianak - Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terus belajar dari pengalaman masa lalu, termasuk dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berbagai perbaikan telah dilakukan untuk menutup celah dan kekurangan, sehingga tren kejadian karhutla menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu.

Penurunan ini terlihat jelas, bahkan dalam siklus empat tahunan yang dipengaruhi fenomena El Nino. Dibandingkan periode sebelumnya, angka kejadian karhutla terus menurun. Hal ini tidak lepas dari kemampuan bangsa dalam beradaptasi dan memperbaiki sistem penanganan secara berkelanjutan.

"Kita tahu dulu ada yang namanya ego sektoral antar lembaga, kemudian ada masalah antar pusat dan daerah. Alhamdulillah, ini bisa kita selesaikan dengan kerja - kerja yang terkoordinasi dan kolaboratif," kata Menteri Kehutanan.

Menteri Kehutanan memaparkan, dari sisi teknis di lapangan, dukungan juga terus diperkuat. Di Kalimantan Barat, misalnya, terdapat empat Daerah Operasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Manggala Agni) yang aktif dalam penanganan karhutla.

Selain itu, pihaknya juga telah mengambil langkah antisipatif dengan mengirimkan surat kepada 6 Gubernur di daerah prioritas karhutla. Para kepala daerah diminta segera menetapkan status siaga karhutla di wilayah masing-masing.

"Dengan status itu kemudian nanti dari BNPB dan Kementerian Kehutanan dapat melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), bahkan sesuai dukungan dari BMKG," ujarnya.

Pengalaman panjang dalam penanganan karhutla menunjukkan bahwa langkah preventif memegang peranan kunci. Salah satu upaya yang terbukti efektif adalah menjaga tinggi muka air tanah agar tetap stabil. Jika terjadi penurunan, maka perlu dilakukan proses pembasahan kembali (rewetting), termasuk melalui OMC dan pembangunan sekat kanal (canal blocking).

Dengan terjaganya kadar air di lahan, khususnya lahan gambut, potensi kebakaran dapat ditekan secara signifikan. Menteri Kehutanan, Raja Juli kembali mengimbau para gubernur yang belum menetapkan status siaga agar segera melakukannya.

"Sehingga APBN yang tadinya tidak ada batasnya untuk penanggulangan bencana karhutla akan segera kita bisa sampaikan atau bisa kita operasionalkan di 6 provinsi prioritas termasuk Kalbar," ujarnya.

Dengan demikian, dukungan anggaran dari APBN dapat segera dioptimalkan untuk penanggulangan karhutla di enam provinsi prioritas. Langkah cepat dan kolaboratif diharapkan mampu memastikan penanganan karhutla berjalan lebih efektif, serta mencegah terulangnya bencana besar di masa mendatang.

Baca juga: Luas Karhutla Kalbar Turun, Apel Siaga Tetap Digelar