Rakorda MUI Wilayah V Se-Kalimantan Perkuat Sinergi Ulama-Pemda

RRI.CO.ID, Pontianak — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat mendorong penguatan sinergi antara ulama dan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai tantangan sosial-keagamaan di tengah perubahan zaman.

Ketua MUI Kalimantan Barat, Muhammad Basri Har, mengatakan hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) MUI Wilayah V se-Kalimantan di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

Rakorda menjadi momentum untuk mengevaluasi program MUI di masing-masing wilayah sekaligus merumuskan program kerja ke depan sesuai dinamika yang berkembang di masyarakat.

“Rakorda ini menjadi momentum evaluasi program MUI di masing-masing wilayah dalam kapasitas sebagai khadimul ummah dan shodiqul hukumah,” ujar Muhammad Basri Har, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Basri menjelaskan, sebagai khadimul ummah atau pelayan umat, MUI memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan dan pengawalan kepada umat. Peran tersebut mencakup tiga prinsip, yakni menjaga agama atau himayatud din, menjaga umat atau himayatul ummah, serta menjaga negara atau himayatud daulah.

Menurutnya, pelaksanaan ketiga prinsip tersebut membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah.

"Dalam kapasitas sebagai shodiqul hukumah atau mitra strategis pemerintah, MUI memberikan masukan konstruktif melalui fatwa maupun rekomendasi agar kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan nilai agama dan kemaslahatan masyarakat," imbuhnya.

Basri berharap Rakorda MUI Wilayah V se-Kalimantan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan ulama di masing-masing wilayah.

Ia juga mengapresiasi hubungan dan kerja sama yang telah terjalin antara MUI Kalimantan Barat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Rakorda MUI Wilayah V se-Kalimantan dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mewakili Gubernur Kalbar. Kegiatan tersebut mengusung tema optimalisasi peran Islam dalam menjawab tantangan sosial-keagamaan di tengah perubahan zaman dan dinamika kehidupan.

Sementara itu, Wakil Ketua MUI Pusat, Anwar Abbas, menyoroti potensi besar sumber daya alam di Pulau Kalimantan, khususnya sektor pertambangan dan perkebunan.

Menurut Anwar, kekayaan sumber daya alam tersebut seharusnya dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Karena itu, Anwar mendorong para pengusaha yang berinvestasi di Kalimantan untuk mengoptimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung berbagai program kerja MUI di masing-masing wilayah.

Dengan dukungan pemerintah, ulama, dunia usaha, dan masyarakat, program MUI diharapkan dapat semakin berkontribusi terhadap penguatan kehidupan sosial-keagamaan serta kemaslahatan masyarakat di Kalimantan.