KBRN, Lombok Timur: Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, HM. Juaini Taofik, didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur, Ahmad Masfu’, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual melalui platform Zoom. Rapat ini diikuti oleh para kepala daerah se-Indonesia.

Dalam kesempatan itu sejumlah pemaparan menjadi atensi yang diharapkan dapat segera dilaksanakan di daerah. " Kita tindaklanjuti semua saran yang diberikan melalui rapat ini," ucapnya

Dalam rapat yang dipimpin Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, sejumlah isu penting dibahas, salah satunya terkait realisasi pendapatan daerah yang masih berada di bawah 80 persen. Tomsi mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk segera melakukan konsolidasi guna mengidentifikasi kendala yang menghambat pencapaian target pendapatan.

“Kita tidak boleh menaikkan rencana pendapatan secara berlebihan demi memperbesar APBD. Hal itu berisiko menimbulkan defisit di akhir tahun,” tegas Tomsi. Selasa (31/12/2024). Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan belanja daerah yang efektif dan efisien untuk menjaga stabilitas fiskal.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, dalam paparannya menyampaikan bahwa inflasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat sebesar 1,04 persen. Sementara itu, Tingkat Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Lombok Timur mencapai 1,25 persen, menempati peringkat kelima di NTB dan posisi ke-143 secara nasional.

Komoditas utama penyumbang inflasi di Lombok Timur adalah cabai merah (0,7825), bawang merah (0,4161), dan bawang putih (0,1541). Pudji juga melaporkan bahwa hingga November 2024, komponen harga bergejolak mencatat deflasi sebesar 1,89 persen, dengan komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras menjadi penyumbang deflasi terbesar.

Dalam kesempatan tersebut, Tomsi Tohir juga menekankan pentingnya optimalisasi lahan bera untuk mendukung program swasembada pangan pada 2027. Ia menyebut pendataan dan pengolahan lahan bera lebih ekonomis dibandingkan mencetak sawah baru.

"Terkait stabilitas harga beras, kami meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menyatukan harga beras di setiap wilayah, bekerja sama dengan Bulog, dan menggelar pasar murah guna menekan kenaikan harga. Pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan harga beras sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, yakni Rp13.500 per kilogram," imbuhnya

Menjelang akhir tahun 2024 dan awal 2025, termasuk menghadapi bulan Ramadhan, pemerintah daerah diimbau untuk menjaga kestabilan harga sembilan bahan pokok (sembako). Fokus utama diarahkan pada pengendalian harga beras, minyak goreng, telur, serta daging sapi dan ayam ras. Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah dan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan inflasi.