Pemkab Banggai Evaluasi Pelayanan Publik lewat Survei Kepuasan Masyarakat

RRI.CO.ID, Banggai - Pemerintah Kabupaten Banggai mengevaluasi kualitas pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan melibatkan penilaian langsung dari masyarakat sebagai penerima layanan.

Bupati Banggai Amirudin saat membuka Seminar Awal Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Banggai di Ruang Rapat Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Banggai, mengatakan survei tersebut penting untuk mengetahui kualitas pelayanan pemerintah dari perspektif masyarakat.

"Kita ingin mengetahui secara langsung bagaimana masyarakat menilai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Karena yang merasakan langsung pelayanan itu adalah masyarakat," tuturnya, Selasa, 29 September 2026.

Amirudin mengatakan survei kepuasan masyarakat perlu dilakukan pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Menurut dia, pemerintah tidak cukup hanya melakukan evaluasi pelayanan dari sisi internal, tetapi juga perlu mengetahui pengalaman masyarakat ketika menerima pelayanan dari perangkat daerah.

"Dari hasil survei inilah kita bisa melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki," ucapnya.

Pada pelaksanaan survei kali ini, kajian difokuskan pada tiga OPD, yakni Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai.

Amirudin menegaskan hasil survei tersebut tidak boleh berhenti pada penyusunan laporan, tetapi harus menjadi dasar bagi masing-masing OPD untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kepala BRIDA Kabupaten Banggai Andi Nur Syamsy Amir mengatakan kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Luwuk diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan survei, khususnya dari sisi akademik dan metodologi.

Menurut dia, keterlibatan perguruan tinggi sebagai mitra akademik dan tenaga ahli diharapkan dapat memastikan kajian dilakukan secara sistematis dan objektif serta menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Seminar awal tersebut membahas rancangan pelaksanaan kajian, metode pengumpulan data, sasaran responden, instrumen survei, hingga tahapan pengolahan dan analisis data.

Hasil survei nantinya diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengukur kualitas pelayanan sekaligus menyusun langkah perbaikan berdasarkan kebutuhan dan pengalaman masyarakat sebagai penerima layanan.