RRI.CO.ID, Palu - Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah (Sulteng) Firmanzah mengungkapkan sebanyak 64.301 anak yang berusia sekolah tercatat sebagai anak tidak sekolah (ATS). Hal itu, menurutnya mencerminkan masih banyak anak di daerah ini yang belum mendapatkan akses pendidikan.
"Masih banyak masyarakat kita yang belum mengenyam pendidikan. Data yang ada di kami di Pusdatin itu masih ada 64.301 anak-anak kita dari berbagai tingkatan (jenjang pendidikan) yang tidak bersekolah. Artinya mereka ini tertinggal dalam mendapatkan pendidikan. Ini data yang ada," kata dia di Palu, Kamis, 24 September 2026.
Firmanzah menyampaikan hal itu saat membuka kegiatan fasilitasi kemitraan dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam penjaminan mutu pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang digelar Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulteng.
Menurut dia, kondisi tersebut juga menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama, selain upaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah.
"Ini kondisi kita sekarang sehingga nantinya kita sangat memerlukan kemitraan, kita memerlukan kerja sama dengan semua pemangku kepentingan supaya kita bisa memperbaiki ini keadaan," ujarnya.
Menurut dia, pendidikan merupakan hak dasar masyarakat dan menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola potensi daerah.
"Karena kita semua memahami ini bahwa dengan pendidikan kita akan bisa merubah masa depan. Dengan pendidikan kita akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita," ujarnya.
Selain persoalan akses, Firmanzah mengatakan mutu pendidikan di Sulawesi Tengah juga masih menghadapi berbagai tantangan. Ia menyebut capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Sulteng pada 2025 baru mencapai 60,88 persen dengan kategori Tuntas Muda.
Di samping itu, ia juga menyoroti kemampuan akademik peserta didik yang masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, capaian Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SMA dan SMK di Sulteng masih berada pada kelompok bawah.
"Kemudian indikator lainnya TKA kita, kemampuan TKA-nya. Kalau kami ini SMA, SMK digabung enam besar, tapi dari bawah. Artinya masih rendah," katanya.
Oleh sebab itu, ia menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu institusi. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPMP, serta instansi terkait perlu menyusun langkah bersama untuk memperbaiki akses dan mutu pendidikan.
"Kita harus pastikan bahwa tidak ada anak-anak kita yang tidak memperoleh hak dasarnya. Tidak ada anak-anak kita yang kemudian tertinggal, tidak disentuh oleh pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah ini," tutur dia.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....