Jambore Pertambangan Jadi Momentum Perkuat Tata Kelola Tambang di Sulteng

RRI.CO.ID, Palu - Forum Kepala Teknis Tambang (FKTT) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Jambore Pertambangan Sulteng 2026 sebagai ruang konsolidasi berbagai pemangku kepenting guna memperkuat tata kelola pertambangan di daerah tersebut.

Kegiatan yang menghadirkan pembicara dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup, praktisi pertambangan nasional, serta perwakilan perusahaan pertambangan yang beroperasi di Sulteng berlangsung di Sriti Convention Hall, Kota Palu, Selasa, 22 September 2026.

Ketua FKTT Sulteng M. Najmi Ar Ramadan mengatakan keberadaan Kepala Teknik Tambang memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan perusahaan pertambangan. Menurutnya, KTT memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Saya bilang KTT ini menjadi penyeimbang. Kenapa dibilang menjadi penyeimbang? Kalau kepeleset kami jatuh. Pilihannya dua. Pengesahan kami dicabut, dievaluasi oleh Direktorat Mineral dan Batubara atau kami diberhentikan oleh pemegang izin usaha pertambangan,” ujar Najmi.

Menurut Najmi, posisi tersebut membuat KTT dituntut mampu menjaga komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari komunitas di tingkat desa hingga pemerintah, sekaligus memastikan koordinasi internal perusahaan berjalan baik.

Oleh sebab itu, Jambore Pertambangan Sulteng yang mengangkat tema "Pertambangan Ramah Lingkungan untuk Generasi Mendatang dan Peradaban Berkelanjutan" dinilai menjadi kesempatan bagi para KTT untuk berkonsolidasi dan menyamakan pemahaman mengenai arah pengelolaan pertambangan ke depannya.

“Jadi kita harus kembali ke fitrah kita sebagai orang tambang untuk memperbaiki tata kelola yang ada, menjaga keselamatan, serta menjaga perlindungan lingkungan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, Reny Arniwaty Lamadjido mengatakan Jambore Pertambangan tidak seharusnya berhenti sebagai kegiatan seremonial. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi dan generasi muda.

"Mari kita jadikan Jambore Pertambangan Sulawesi Tengah tahun 2026 sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama menuju pertambangan yang ramah lingkungan, aman, produktif, berkeadilan dan berkelanjutan dengan semangat kebersamaan," kata Wagub Reny.

Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki kekayaan sumber daya mineral yang dapat menjadi kekuatan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaannya perlu dilakukan secara seimbang dengan kepentingan lingkungan dan kebutuhan pembangunan daerah.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memandang bahwa pembangunan daerah harus berjalan secara seimbang dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, perluasan lapangan kerja, dan hilirisasi yang memberikan nilai tambah bagi daerah sekaligus memastikan kelestarian lingkungan dan manfaat pembangunan yang adil bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Reny juga menegaskan, manfaat dari aktivitas pertambangan harus dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Menurutnya, keberlanjutan pembangunan tidak hanya diukur dari aktivitas pertambangan saat sumber daya masih tersedia, tetapi juga dari kondisi masyarakat dan lingkungan setelah kegiatan pertambangan berakhir.

“Tambang boleh selesai, sumber daya boleh berkurang, tetapi manfaat pembangunan harus tetap hidup. Masyarakat semakin sejahtera, lingkungan tetap terjaga, dan generasi mendatang menerima warisan pembangunan yang layak untuk dilanjutkan,” turut Wagub Sulteng.