Inflasi Palu 2,96 Persen, TPID Siapkan Langkah Antisipasi Jaga Stabilitas Harga

RRI.CO.ID, Palu - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Langkah tersebut dilakukan setelah inflasi Kota Palu pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,96 persen secara tahunan.

Data tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) TPID Kota Palu yang dibuka dan dipimpin Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Kamis, 20 Agustus 2026. Pertemuan diikuti Bank Indonesia, BPS, perbankan, perangkat daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Imelda mengatakan, hasil pemantauan indikator inflasi perlu menjadi dasar dalam menentukan langkah pengendalian harga di Kota Palu. Menurutnya, setiap HLM TPID harus menghasilkan langkah konkret yang dapat dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak.

"Saya berharap dalam setiap High Level Meeting seluruh peserta dapat menyimak dengan baik paparan dari Bank Indonesia maupun BPS terkait bagaimana kondisi dan perkembangan inflasi di daerah kita," ujarnya.

Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, inflasi IHK Kota Palu pada Juli 2026 secara tahunan atau year on year mencapai 2,96 persen. Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi satu persen.

Meski masih dalam rentang sasaran, Imelda meminta TPID tetap melakukan langkah antisipatif terhadap potensi perubahan harga. Ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga pangan menjadi aspek yang perlu terus dipantau.

Menurut Imelda, pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah juga akan memanfaatkan berbagai intervensi, termasuk Gerakan Pangan Murah, untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Palu bersama TPID akan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional. Kegiatan tersebut untuk memantau perkembangan harga dan memastikan stok komoditas pangan strategis tetap tersedia.

Selain pengendalian inflasi, HLM TPID juga membahas penguatan digitalisasi transaksi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Imelda mendorong perluasan penggunaan QRIS, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

"TP2DD ini berkaitan dengan digitalisasi transaksi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan. Kami berharap sinergi antara Perdagin dan BTN terus dilakukan, terutama dalam percepatan distribusi rompi dan barcode QRIS kepada pelaku UMKM," katanya.

Menurut Imelda, perluasan penggunaan QRIS dapat memberikan kemudahan transaksi bagi pelaku UMKM sekaligus mendukung masuknya sektor usaha kecil ke dalam ekosistem ekonomi digital. Karena itu, kolaborasi antara perangkat daerah dan perbankan perlu terus diperkuat.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait aktif memberikan data, informasi, serta rekomendasi dalam setiap pembahasan TPID. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat dibutuhkan agar pemerintah dapat mengambil kebijakan secara cepat ketika terjadi perubahan harga dan pasokan.

"Saya berharap forum ini menjadi wadah yang baik untuk menerima berbagai saran dan masukan dari seluruh instansi terkait. Ada Perdagin, UMKM, sektor pertanian, dan lainnya," ucap Imelda.

Melalui penguatan koordinasi TPID dan TP2DD, Pemerintah Kota Palu berupaya menjaga stabilitas harga sekaligus memperluas digitalisasi transaksi. Langkah tersebut diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.