RRI.CO.ID, Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) memperkuat komitmennya menghadirkan pelayanan hukum yang semakin mudah, cepat, transparan, dan berdampak bagi masyarakat melalui inovasi Sistem Layanan Hukum (SILAKUM). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi SILAKUM yang digelar di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng, Kamis 6 Agustus 2026.

Kegiatan ini melibatkan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, serta Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan. Agenda tersebut menjadi salah satu langkah strategis Kanwil Kemenkum Sulteng dalam mengakselerasi transformasi digital pelayanan hukum sekaligus memperkuat implementasi reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan utama pelayanan publik. Pemanfaatan platform terpadu ini disiapkan agar pelayanan hukum makin responsif, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

Beragam layanan yang terintegrasi di dalam SILAKUM meliputi layanan Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan, Perancang Peraturan Perundang-undangan, hingga berbagai layanan Dukungan Manajemen. Integrasi tersebut diharapkan mampu menyederhanakan proses pelayanan, meningkatkan efisiensi, serta memperluas jangkauan layanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.

“SILAKUM merupakan komitmen Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih mudah diakses, cepat, transparan, dan profesional. Kami ingin memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan hukum yang berkualitas melalui pemanfaatan teknologi informasi,” ujar Rakhmat Renaldy dalam keterangannya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penguatan inovasi digital ini menjadi modal utama jajarannya dalam meraih predikat Zona Integritas. Seluruh pembenahan sistem diarahkan demi memberikan manfaat nyata serta meningkatkan kepercayaan publik.

“Kami berkomitmen penuh menyukseskan pelayanan prima melalui inovasi digital serta memperkuat Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026. Seluruh inovasi yang kami lakukan diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan Kementerian Hukum,” ucapnya.

Dalam kegiatan tersebut, sinergi bersama para paralegal desa juga diperkuat untuk memperluas jangkauan pemanfaatan SILAKUM hingga ke pelosok. Langkah kolaboratif ini menjadi fondasi penting dalam memperdekat akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.