RRI.CO.ID, Palu – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyiapkan regulasi khusus terkait Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rancangan Peraturan Bupati tersebut kini memasuki tahap harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) di Aula Kebangsaan, Senin 27 Juli 2026.

Kegiatan diawali dengan arahan Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, yang mengingatkan pentingnya penyusunan regulasi sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Rapat selanjutnya dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, sebelum memasuki pembahasan teknis substansi rancangan.

Pembahasan diarahkan pada penyelarasan norma penyelenggaraan SAKIP agar sejalan dengan kebijakan nasional. Langkah penyelarasan ini diharapkan mampu memperkuat budaya kinerja instansi pemerintah daerah sekaligus meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dalam proses harmonisasi, Tim Perancang Kanwil Kemenkum Sulteng memberikan masukan penyempurnaan pada rumusan norma serta teknik penyusunan peraturan. Penyesuaian tersebut dilakukan agar aturan yang dilahirkan dapat diimplementasikan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah.

"Akuntabilitas harus dibangun melalui regulasi yang jelas, terukur, dan mudah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah," ucap Rakhmat Renaldy dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa harmonisasi merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung reformasi birokrasi di daerah. Hasil dari penyelarasan ini diharapkan menjadi penyempurnaan penting sebelum rancangan tersebut ditetapkan.

"Kami terus mendorong lahirnya regulasi yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.