Genjot Transaksi Digital, Wali Kota Palu Minta Aparatur Pemerintah Lebih Adaptif

RRI.CO.ID, Palu - Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, secara resmi membuka kegiatan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Palu. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Kamis, 9 Juli 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas TP2DD Kota Palu guna mendukung percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Selain itu juga sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Wali Kota Palu menegaskan agenda capacity building TP2DD merupakan langkah yang sangat penting dalam memperkuat kinerja Pemerintah Kota Palu, khususnya dalam menghadapi tuntutan transformasi digital yang terus berkembang.

"Menurut saya, agenda ini sangat penting dalam menguatkan kerja-kerja Pemerintah Kota Palu. Terkadang kalau wali kotanya yang berbicara mungkin terasa biasa saja, tetapi ketika narasumber lain yang menyampaikan, justru lebih mudah diterima. Karena itu saya berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan," ujar wali kota.

Ia menyampaikan Pemerintah Kota Palu terus mendorong tumbuhnya budaya kerja berbasis sistem elektronik dan digitalisasi di seluruh perangkat daerah. Menurutnya, perkembangan digital dari waktu ke waktu menuntut pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan cepat agar berbagai potensi pelayanan maupun pengelolaan pemerintahan dapat terakomodasi secara maksimal.

"Saya menilai Pemerintah Kota Palu harus secepatnya mampu beradaptasi dengan tuntutan yang ada. Masih banyak potensi yang belum tercover sehingga perlu segera didigitalisasi," ucapnya.

Lebih lanjut, Hadianto menegaskan pemanfaatan teknologi digital bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah kewajiban bagi pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang terukur, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat. Ia menyebut berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu, termasuk mengombinasikan sistem pelayanan konvensional dengan layanan berbasis digital agar proses pemerintahan semakin efektif dan mudah diakses.

Dalam kesempatan itu ia juga menyinggung kebijakan koreksi fiskal yang dilakukan pemerintah pusat sebagai momentum bagi pemerintah daerah untuk semakin mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki melalui tata kelola yang lebih baik dan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, ia menekankan bahwa peningkatan profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) merupakan kewajiban yang harus terus diperkuat seiring dengan transformasi digital yang dijalankan pemerintah.

"Saya pastikan bahwa apa yang disampaikan dalam kegiatan ini menjadi penguat bagi kami. Kerja-kerja yang sudah dimulai akan terus kami kuatkan sehingga Pemerintah Kota Palu semakin mampu memberikan pelayanan yang profesional, adaptif, dan berbasis digital," tutup wali kota.

Melalui kegiatan capacity building ini, diharapkan seluruh anggota TP2DD Kota Palu semakin memiliki pemahaman dan kapasitas dalam mendorong implementasi ETPD, memperluas digitalisasi layanan pemerintahan, serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, dan berkelanjutan.