RRI.CO.ID, Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengikuti agenda Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2026 yang berlangsung di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis 2 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja memperkuat komitmen seluruh satuan kerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Jalannya rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Pertemuan tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, bersama seluruh kepala kantor wilayah serta pejabat pengelola pelaporan dari berbagai daerah.
Adapun delegasi Kanwil Kemenkum Sulteng dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, beserta seluruh jajaran. Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk menyerap langsung arahan strategis mengenai peta jalan transformasi kelembagaan yang bersih dan melayani.
Dalam arahannya, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskanpentingnya penguatan akuntabilitas kinerja sebagai fondasi utama membangun kementerian yang transparan serta inovatif. Evaluasi kinerja tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen untuk mengidentifikasi tantangan, menyusun solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pengendalian kinerja merupakan bagian krusial dalam manajemen organisasi. Langkah pengawasan ini ditujukan untuk memastikan seluruh program kementerian berjalan sesuai target serta menghasilkan dampak nyata yang terukur.
“Kita akan terus berkolaborasi bersama seluruh elemen untuk memastikan layanan hukum yang berkualitas, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Supratman.
Ia juga mengungkapkan bahwa berbagai indikator kinerja Kementerian Hukum sepanjang Semester I Tahun 2026 menunjukkan tren positif. Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unit pusat dan daerah dalam mengakselerasi layanan hukum, meningkatkan kualitas regulasi, memperluas akses pelayanan hukum, serta memperkuat reformasi birokrasi.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa hasil evaluasi nasional tersebut akan dijadikan sebagai pedoman kerja yang penting. Dokumen acuan ini digunakan untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program kerja di wilayah Sulawesi Tengah.
“Pengendalian kinerja menjadi sarana memastikan seluruh target organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami berkomitmen terus memperkuat budaya kerja yang berorientasi hasil serta mendukung penuh kebijakan strategis Kementerian Hukum,” ujar Rakhmat Renaldy.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....