Poin Utama
- Pemprov Sulteng dukung penuh Sensus Ekonomi 2026 melalui Deklarasi Dukungan di Palu sebagai komitmen bersama pemerintah, BPS, pelaku usaha, dan masyarakat.
- Data sensus menjadi dasar pembangunan tepat sasaran.
- BPS pastikan keamanan data dan partisipasi masyarakat, dengan pelaksanaan sensus 15 Juni–31 Agustus 2026 untuk memetakan kondisi ekonomi nasional.
RRI.CO.ID, Palu - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny Lamadjido menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan tersebut ditandai dengan Deklarasi Dukungan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Vatulemo, Kota Palu, Minggu (21/6/2026), yang dihadiri Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan, Kapolda Sulteng Brigjen Pol. Nasri, jajaran pemerintah daerah, serta masyarakat.
Deklarasi dukungan juga ditandai dengan pemukulan gendang Sensus Ekonomi 2026 sebagai simbol dimulainya komitmen bersama untuk menyukseskan pendataan ekonomi nasional. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara pemerintah, BPS, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa data hasil Sensus Ekonomi 2026 sangat dibutuhkan pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran.
”Data ini bukan hanya kebutuhan BPS, tetapi kebutuhan kita semua, khususnya pemerintah daerah. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan daerah,” ujar Gubernur.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus. Menurutnya, sensus ekonomi tidak berkaitan dengan perpajakan, melainkan bertujuan memotret kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh.
”Jangan takut dan jangan ragu memberikan informasi. Sensus ekonomi bukan untuk kepentingan pajak. Tujuannya agar pemerintah memiliki data yang akurat sehingga bantuan dan program pembangunan tidak salah sasaran. Jangan sampai yang sudah maju justru mendapatkan bantuan, sementara yang masih membutuhkan tidak terjangkau karena data yang kurang tepat,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan sasaran seluruh rumah tangga dan pelaku usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar.
”Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting dalam memotret kondisi dan potensi ekonomi nasional. Hasilnya akan menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi baik di tingkat pusat maupun daerah,” jelas Dadang.
Ia menambahkan bahwa data masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....