RRI.CO.ID, Parigi Moutong — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengidentifikasi sejumlah hambatan yang menjadi kendala laju pertumbuhan ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih. Langkah evaluasi tersebut dilakukan melalui unit Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dengan menggelar koordinasi intensif bersama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Parigi Moutog, Kamis 18 Juni 2026.
Evaluasi ini difokuskan untuk menghimpun data dan informasi terkait implementasi program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di daerah tersebut. Seluruh informasi yang dihimpun nantinya akan diformulasikan menjadi draf rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Berdasarkan hasil pemetaan, tim ahli menemukan fakta bahwa legalitas kelembagaan belum berjalan secara optimal. Permasalahan seperti kekeliruan nomenklatur penamaan yang memicu pendaftaran ganda, keterbatasan lahan strategis, hingga lambatnya verifikasi administrasi menjadi perhatian serius yang membutuhkan pembenahan segera.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa berbagai temuan tersebut menjadi masukan penting. Khususnya dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif.
“Analisis kebijakan harus berangkat dari kondisi nyata di lapangan. Temuan-temuan ini menjadi bahan penting untuk memperkuat tata kelola dan keberlanjutan Koperasi Merah Putih agar benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” ujar Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya.
Sebagai tindak lanjut, hasil dari pertemuan ini akan diinventarisasi dan dianalisis lebih lanjut untuk menjadi bagian dari Policy Brief. Evaluasi ini juga akan menjadi bahan Diskusi Strategi Kebijakan BSK Hukum Kementerian Hukum RI.
“Harapan kami, rekomendasi yang dihasilkan nantinya mampu menjawab berbagai kendala implementasi sekaligus mempercepat penguatan ekonomi masyarakat berbasis koperasi,” tuturnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....