Kanwil Kemenkum Sulteng Dorong Kebijakan Berkualitas melalui Penguatan Analis

RRI.CO.ID, Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menggelar Forum Komunikasi Kebijakan guna memperkuat kapasitas para analis kebijakan, Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara hibrid ini bertujuan untuk memastikan setiap perumusan kebijakan publik didasari oleh analisis yang komprehensif dan pemahaman mendalam terhadap kondisi wilayah.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, membuka secara resmi agenda strategis tersebut di Ruang Garuda Kanwil Kemenkum Sulteng. Ia menegaskan bahwa di tengah dinamika pemerintahan yang semakin kompleks, kebijakan publik tidak lagi dapat disusun hanya berdasarkan pendekatan administratif semata.

“Penguatan kapasitas analis kebijakan merupakan agenda strategis dalam mendukung proses perumusan hingga evaluasi kebijakan publik yang berkualitas. Kemampuan membaca konteks lokal menjadi kunci agar rekomendasi kebijakan benar-benar relevan dan solutif,” ujar Rakhmat Renaldy.

Dirinya juga mendorong penguatan budaya kerja berbasis pengetahuan dan bukti atau evidence-based policy di lingkungan instansinya. Hal tersebut dilakukan agar setiap langkah strategis yang diambil memiliki dasar kajian yang jelas, terukur, serta selaras dengan arah reformasi birokrasi nasional.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan kapasitas analis kebijakan semakin meningkat dan mampu memberikan kontribusi nyata. Kita ingin menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat,” tambah Rakhmat.

Ia berharap forum ini menjadi sarana untuk memperkuat jejaring kerja antar analis kebijakan di seluruh wilayah Indonesia. Profesionalisme dan kolaborasi yang kuat dinilai sebagai momentum penting dalam mendorong lahirnya inovasi kebijakan yang berkualitas di lingkungan Kementerian Hukum.

Forum ini menghadirkan sejumlah pakar sebagai narasumber, termasuk perwakilan dari Universitas Tadulako dan Lembaga Administrasi Negara atau LAN Makassar. Kehadiran para ahli tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi para peserta dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif dan efektif bagi masyarakat.