RRI.CO.ID, Donggala – Pemerintah Kabupaten Donggala melibatkan seluruh lintas sektor, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD), dalam upaya penanganan kemiskinan secara terpadu di wilayah tersebut.

Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan mengatakan, saat ini pemerintah daerah memfokuskan penanganan pada kemiskinan ekstrem, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 yang jumlahnya sekitar 5.000 jiwa.

“Saat ini pemerintah daerah fokus untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem dengan jumlah masyarakat dalam kelompok desil 1 mencapai 5.000 jiwa di Kabupaten Donggala,” ujarnya di Banawa, Senin, 27 April 2026.

Dia menjelaskan, penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi melalui kolaborasi antar-OPD.

“Tentunya penanganan kemiskinan harus secara menyeluruh. Jika Dinas Perkim membangun rumah tidak layak huni (RTLH), maka sanitasinya harus dipastikan ada, dan dinas terkait lainnya harus masuk untuk mengintervensi urusan kesehatan serta pendidikannya,” ucapnya.

Selain itu, peran sektor lain seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga dinilai penting dalam menekan beban pengeluaran masyarakat.

“Melalui bantuan bibit tanaman maupun penyediaan sembako murah, itu bisa menjadi langkah efektif untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di tingkat rumah tangga,” sebutnya.

Taufik menegaskan, seluruh OPD diwajibkan menggunakan satu basis data kemiskinan yang sama dalam menyusun program dan anggaran, agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.

“Ke depan semua OPD harus menyusun program yang saling mendukung. Tidak boleh lagi ada dinas yang berjalan sendiri-sendiri jika kita ingin angka kemiskinan turun secara signifikan,” kata dia.

Berdasarkan data pemerintah daerah, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Donggala pada 2024 tercatat mencapai 47.680 jiwa atau sekitar 15,30 persen dari total penduduk.