RRI.CO.ID, Palu — Kanwil Kemenkum Sulteng memperkuat kapasitas layanan hukum berbasis masyarakat melalui penyelenggaraan sosialisasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara daring. Kegiatan yang digelar, Kamis 23 April 2026 tersebut melibatkan para Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Juru Damai sebagai ujung tombak pemberi informasi hukum kepada warga.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari BP3MI Sulawesi Tengah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang sah. Fokus utama pembahasan mencakup mekanisme perlindungan menyeluruh bagi pekerja sebelum keberangkatan hingga kepulangan mereka ke tanah air.

Dalam kegiatan ini juga ditekankan sinergi antara pemerintah dan lembaga pelayanan hukum dinilai menjadi pondasi kuat dalam menciptakan sistem perlindungan PMI yang berkelanjutan.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa perlindungan PMI harus diawali dengan literasi hukum yang kuat di akar rumput. Ia menilai paralegal memiliki peran penting untuk memastikan masyarakat tidak terjebak dalam jalur penempatan yang merugikan.

“Paralegal dan juru damai memiliki peran penting dalam memberikan edukasi hukum, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam praktik penempatan yang merugikan,” ujar Rakhmat Renaldy dalam keterangannya.

Rakhmat menambahkan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam menjamin keamanan PMI. Pihaknya akan terus mendorong pelatihan rutin bagi paralegal agar mereka mampu memberikan pendampingan hukum yang profesional di tengah masyarakat.

“Kami terus mendorong peningkatan kompetensi para paralegal agar mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Paralegal Posbankum dan Juru Damai semakin optimal dalam menjalankan perannya, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam melindungi pekerja migran Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah.