Terima Kunker DPR RI, Gubenur Harap Dukungan Penyelesaian Persoalan Agraria

Regional

Terima Kunker DPR RI, Gubenur Harap Dukungan Penyelesaian Persoalan Agraria

22 Apr 2026 14:02 WIB
Palu

Poin Utama

Gubenur Harap Dukungan Penyelesaian Persoalan Agraria
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menerima kunjungan tim kerja Komisi II DPR RI
digelar di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu, 22 April 2026.
Gubernur mengapresiasi kunjungan Komisi II DPR RI
membahas berbagai persoalan strategis daerah, khususnya terkait reformasi agraria.
pelaksanaan reformasi agraria di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan kompleks

RRI. CO.ID, Palu - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, Bersama Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido serta Sekretaris Daerah, Novalina, menerima kunjungan tim kerja Komisi II DPR RI. Kunjungan itu dipimpin Wakil Ketua Bahtra Banong, dalam rapat yang digelar di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu, 22 April 2026.

Gubernur mengapresiasi kunjungan tersebut yang menjadi kali kedua dilakukan Komisi II DPR RI, selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur. Ia menyebut, kunjungan ini sebagai momentum penting untuk membahas berbagai persoalan strategis daerah, khususnya terkait reforma agraria.

“Pada kesempatan ini, kami melaporkan sejumlah hal penting terkait pelaksanaan reforma agraria di daerah,” ujar Anwar.

Ia menjelaskan, program reformasi agraria di Sulawesi Tengah telah diakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD hingga RKPD 2026. Program tersebut mencakup redistribusi tanah, penataan akses, serta pendataan aset reforma agraria yang dijalankan melalui perangkat daerah terkait.

Namun Anwar menyebut, pelaksanaan reforma agraria di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Terutama, terkait konflik agraria yang telah berlangsung lama.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membentuk satuan tugas (satgas) penyelesaian konflik agraria sebagai langkah operasional yang bersifat responsif dan lintas sektor. Sejauh ini, ucap Anwar, terdapat 63 aduan konflik agraria dengan luas lahan sekitar 21 ribu hektare dan berdampak pada lebih dari 9 ribu kepala keluarga.

“Harapan kami, kehadiran Komisi II DPR RI dapat memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menyelesaikan konflik agraria secara adil dan berkelanjutan,” katanya.

Gubernur berharap melalui kunjungan kerja Komisi II DPR RI, berbagai persoalan agraria di Sulawesi Tengah mendapat perhatian dan dukungan kebijakan di tingkat pusat. Termasuk, dalam penyusunan kerangka operasional penyelesaian konflik agraria yang lebih efektif. (KA)

Kata Kunci / Tags