Bentuk Desa Bolitan, Kanwil Kemenkum Sulteng Tekankan Kepastian Hukum

RRI.CO.ID, Palu – Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah menggelar Rapat Fasilitasi Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Banggai Laut. Pembahasan ini berfokus pada pembentukan Desa Bolitan di Kecamatan Banggai Utara yang dilaksanakan di Aula Kebangsaan, Rabu 15 April 2026.

Rapat tersebut dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sopian. Pembahasan berlangsung komprehensif dengan melibatkan tim pemrakarsa dari Pemkab Banggai Laut serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sulteng.

Pembentukan Desa Bolitan ini bertujuan memperpendek rentang kendali birokrasi dan mempercepat pembangunan wilayah, dengan fokus pembahasan pada aspek administratif, batas wilayah, hingga kesiapan sarana prasarana. Tim Perancang juga melakukan penajaman norma agar regulasi ini selaras dengan aturan yang lebih tinggi guna menghindari tumpang tindih kewenangan serta potensi sengketa batas di masa depan.

Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menegaskan bahwa pembentukan desa harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

“Pembentukan desa tidak hanya soal pemekaran wilayah semata. Upaya ini harus mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Rakhmat Renaldy juga menambahkan bahwa kualitas regulasi menjadi kunci keberhasilan implementasi di lapangan. Hal tersebut diperlukan agar peraturan yang dilahirkan benar-benar menjadi landasan hukum yang kuat bagi pembangunan desa.

“Setiap pengaturan harus dirumuskan secara jelas dan komprehensif agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari serta mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” tuturnya.

Ia berharap melalui harmonisasi ini, pembentukan Desa Bolitan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.