RRI.CO.ID, Palu – Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah menggelar Rapat Fasilitasi Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Morowali tentang Pengelolaan Data Pertanahan Daerah. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Garuda, Kanwil Kemenkumham Sulteng, pada Kamis 16 April 2026.

Pembahasan ini difokuskan pada penguatan sistem pengelolaan data yang terintegrasi dan akurat sebagai dasar kebijakan pembangunan. Tujuannya adalah memastikan validitas data guna mendukung perencanaan tata ruang, mengendalikan pemanfaatan lahan, serta meminimalisir potensi konflik agraria di masyarakat.

Adapun pendalaman materi mencakup mekanisme pengolahan data berbasis teknologi informasi yang tersinkronisasi antarperangkat daerah untuk menghindari tumpang tindih informasi. Selain itu, penajaman norma juga dilakukan guna memperjelas kewenangan dan perlindungan data agar tata kelola pertanahan berjalan lebih transparan serta akuntabel.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa pengelolaan data pertanahan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, hal tersebut merupakan fondasi penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi warga.

“Pengelolaan data pertanahan yang baik akan memberikan kepastian hukum yang kuat. Selain itu, hal ini juga efektif untuk mencegah potensi konflik di tengah masyarakat,” ujar Rakhmat dalam keterangannya.

Ia juga menambahkan pentingnya integrasi sistem dalam pengelolaan data yang modern. Hal ini diperlukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah berbasis pada informasi yang akurat.

“Regulasi harus mampu mendorong keterpaduan data agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis informasi yang akurat,” ucapnya.

Dirinya berharap melalui harmonisasi ini, diharapkan pengelolaan data pertanahan di Kabupaten Morowali dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.