RRI.CO.ID, Palu - Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada BPK Perwakilan Sulawesi Tengah. Penyerahan dokumen ini menjadi langkah krusial dalam upaya pemerintah daerah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Delis menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali Utara siap menjalani pemeriksaan keuangan secara menyeluruh oleh tim auditor BPK. Capaian WTP selama lima tahun terakhir menjadi motivasi besar bagi seluruh jajaran untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD.

"Target kami jelas, mempertahankan opini WTP ke-6 sebagai bukti komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD," ucapnya pada Senin, 30 Maret 2026 pagi.

Penyusunan laporan keuangan tahun ini diklaim telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh negara. Delis menambahkan bahwa kedisiplinan dalam pelaporan keuangan merupakan cerminan dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

"Capaian opini WTP selama ini mencerminkan kepatuhan Pemkab Morut dalam menyusun laporan keuangan yang wajar," ucapnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah, I Putu Wisudhantara, menerima langsung laporan tersebut bersama tujuh daerah lainnya di wilayah Sulteng. BPK dijadwalkan akan melaksanakan audit lapangan selama 30 hari guna menilai kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan tersebut.

"Pemeriksaan lapangan ini bertujuan untuk memvalidasi data dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," katanya.

Bupati Delis menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung penuh dan kooperatif selama proses audit berlangsung. Kelengkapan data dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar pemeriksaan oleh tim BPK dapat berjalan secara optimal dan tepat waktu.

"Saya minta semua jajaran kooperatif, siapkan data secara lengkap agar pemeriksaan BPK berjalan optimal," ucapnya .

Penyerahan LKPD unaudited ini merupakan tahap awal dari rangkaian proses audit tahunan yang menjadi tolok ukur profesionalisme birokrasi. Konsistensi dalam meraih opini WTP diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran di Kabupaten Morowali Utara.

"Opini WTP yang diraih secara berturut-turut diharapkan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran kita," ucapnya.