RRI.CO.ID, Palu - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Kesenjangan Mekanisme Berbagi Data dan Interoperabilitas Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tengah, Arfan pada Kamis, 5 Maret 2026 di Ruang VIP Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dan berlangsung selama dua hari.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh perwakilan dari Bappenas RI melalui staf Direktorat Pangan dan Pertanian, sejumlah instansi terkait, perwakilan OPD, Akademisi, serta mitra pembangunan. Agenda ini memfokuskan pada sinkronisasi Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) yang menjadi standar pembangunan yang berkelanjutan.

Pertemuan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memetakan kendala teknis dalam pertukaran data antar instansi. Fokus utama diskusi adalah menciptakan interoperabilitas data yang akurat guna mendukung transparansi kebijakan di daerah.

Kegiatan ini didasari oleh pentingnya integrasi data ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu sistem terpadu. Bappenas menilai bahwa keseragaman indikator sangat diperlukan agar capaian pembangunan berkelanjutan dapat terukur secara universal.

Baca Juga: BP3MI Sulteng Fasilitasi Pemulangan PMI dari Arab Saudi

Identifikasi kesenjangan ini juga bertujuan untuk mengantisipasi tumpang tindih informasi yang sering terjadi di tingkat birokrasi. Dengan data yang sinkron, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil keputusan berbasis fakta yang lebih efektif dan efisien.

Staf Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas RI, Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa IYB bertujuan memotret keberlanjutan tata kelola sub sektor perkebunan. Pengukuran tersebut mencakup tiga pilar utama yaitu aspek lingkungan, sosial-ekonomi, serta tata kelola wilayah.

"Kami kembangkan IYPB ini agar Indonesia dapat mencapai visi negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan," ucapnya.

Iqbal menjelaskan, pengembangan IYB ini juga menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dalam upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian. Hal itu dilakukan melalui pertanian konservasi, pertanian regeneratif, dan pertanian organik yang sejalan dengan tata kelola yuridiksi yang berkelanjutan.

"Ini melatar belakangi dari pengembangan indikator yurisdiksi berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama mitra pembangunan, dengan harapan dapat mendukung pencapaian indikator pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan," ucapnya.

Baca Juga: BPKP Sulteng Kawal Progres Revitalisasi Kawasan Elevated Road Silabeta

Sementara itu, Kepala Bappeda Sulteng, Arfan, menegaskan bahwa integrasi data secara terpadu masih menjadi tantangan besar di semua sektor urusan. Ia menyoroti adanya perbedaan data pada sektor yang sama hanya karena perbedaan sistem pelaporan antar instansi.

"Kami di provinsi ini memang diamanatkan oleh Bapak Gubernur agar setiap OPD harus memiliki data yang akurat dan valid," katanya.

Ia menyatakan, melalui kegiatan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang baik terhadap validitas dan keakuratan data-data yang saat ini dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

"Lewat forum ini perlu kita diskusikan terkait bagaimana merangkum data-data ini sehingga nanti untuk tabulasinya data itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan," ucapnya.

Arfan menilai langkah validasi ini sangat krusial untuk memastikan setiap intervensi pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat tepat sasaran. Kabupaten Sigi dipilih sebagai lokus awal untuk memvalidasi serta memadukan data-data dari berbagai urusan sektor.

"Ini bisa nanti menjadi acuan kita ke depan walaupun lokusnya baru di Kabupaten Sigi dan nanti kita harapkan ini bisa juga dibantu untuk di 12 kabupaten dan satu kota lainnya," ucapnya.

Baca Juga: Setahun Kepemimpinan Gubernur, Pengamat Apresiasi Capaian Program BERANI

Dalam kesempatan itu kepala Bappeda Sulteng itu turut menyampaikan apresiasi kepada Bappenas RI yang telah menginisiasi forum ini. Ia menilai melalui forum ini diharapkan mampu memberikan data yang valid, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan daerah.

"Kami sangat mendukung kegiatan ini agar benar-benar memberikan dampak data yang valid dan akuntabel bagi daerah," ucapnya.

Hasil akhir dari forum ini akan menjadi rekomendasi penting bagi pemerintah pusat dalam menyempurnakan mekanisme berbagi data. Diharapkan kolaborasi lintas sektor di Sulawesi Tengah semakin solid demi mendukung target yurisdiksi berkelanjutan.