RRI.CO.ID, Morowali Utara - Wakil Bupati Morowali Utara (Morut), Djira K, menerima kedatangan Aliansi Petani Petasia Timur yang melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati pada Kamis, 16 April 2026 siang. Puluhan warga tersebut mendesak pemerintah daerah dan aparat kepolisian untuk bertindak tegas terhadap oknum yang mengklaim atau menyerobot lahan di areal perkebunan PT Agro Nusa Abadi (ANA).

Massa juga meminta pihak berwenang mengusut legalitas operasional perusahaan yang diduga belum mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) hingga saat ini. Aspirasi ini disampaikan sebagai bentuk desakan agar hak-hak petani lokal terlindungi dan kerugian negara akibat ketidakpatuhan administrasi dapat segera dituntaskan.

"Tim validasi dan verifikasi lahan sudah dibentuk, namanya Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Permasalahan Lahan Dalam Areal PT Agro Nusa Abadi," ucap Djira K saat menemui perwakilan massa.

Wabup menjelaskan bahwa tim tersebut bertugas menghimpun data kepemilikan lahan masyarakat di empat desa, yakni Desa Bunta, Tompira, Bungintimbe, dan Molino. Verifikasi dilakukan secara faktual guna mencocokkan dokumen administrasi dengan luasan lahan yang diklaim masyarakat bersama pemerintah desa setempat.

Pemerintah daerah juga akan menetapkan subjek dan objek lahan secara transparan melalui berita acara kesepakatan guna menghindari sengketa di masa depan. Selama proses identifikasi berlangsung, pihak Kepolisian Resor Morowali Utara dan Kodim 1311/Morowali akan melakukan pengamanan ketat di seluruh areal perkebunan.

"Masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di areal perkebunan PT Agro Nusa Abadi selama proses pekerjaan tim terpadu belum selesai," ucap Djira.

Larangan aktivitas tersebut telah diberlakukan secara resmi sejak awal April 2026 hingga pengumuman hasil verifikasi lapangan diterbitkan. Pemkab Morowali Utara mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban dan mempercayakan penyelesaian sengketa lahan ini kepada tim yang telah dibentuk agar mendapatkan solusi yang berkeadilan.