Pemkot Palu Evaluasi Penetapan Status Kebencanaan
- 22 Jan 2026 15:02 WIB
- Palu
RRI.CO.ID, Palu - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, selaku ex-officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, memimpin pertemuan evaluasi penanganan bencana banjir dan cuaca ekstrem. Pertemuan berlangsung di Posko Bencana Kantor BPBD Kota Palu, Rabu, 21 Januari 2026.
Pertemuan tersebut membahas perkembangan penanganan bencana sejak banjir terjadi pada 11 Januari 2026. Selain itu, agenda utama juga membicarakan penetapan status kebencanaan selanjutnya di Kota Palu.
Irmayanti menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Palu telah menetapkan Kantor BPBD sebagai posko kebencanaan sejak awal terjadinya banjir. Penanganan bencana dilakukan secara terpadu dengan melibatkan OPD terkait serta dukungan unsur TNI dan Polri.
“Sejak peristiwa banjir tanggal 11 Januari 2026, Pemerintah Kota Palu telah melakukan penanganan bencana yang melibatkan beberapa OPD, dibantu oleh TNI dan Polri,” ucapnya.
Baca Juga: Wali Kota Palu Tinjau Wilayah Terdampak Banjir
Ia menjelaskan, pada 14 Januari 2026, Pemerintah Kota Palu menetapkan status kebencanaan berdasarkan data yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Penetapan tersebut diperkuat dengan pernyataan Wali Kota Palu serta Surat Keputusan Wali Kota tentang status kedaruratan bencana banjir dan cuaca ekstrem.
“Kemudian pada tanggal 14 Januari 2026, berdasarkan data BMKG, kita menetapkan status kebencanaan sebagai status darurat bencana,” ucapnya.
Irmayanti menambahkan, status siaga darurat bencana yang ditetapkan sejak 14 Januari 2026 berakhir pada 21 Januari 2026. Karena itu, pemerintah kembali mengundang pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan menentukan langkah lanjutan.
“Hari ini kita mengundang kembali pihak terkait untuk membicarakan status selanjutnya, apakah diperpanjang tujuh hari ke depan atau dicabut,” ungkapnya.
Ia menegaskan, keputusan tersebut akan mempertimbangkan informasi prakiraan cuaca dari BMKG untuk tujuh hari ke depan. Pemerintah Kota Palu memastikan seluruh langkah kebijakan dilakukan berbasis data dan kondisi lapangan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....