RRI.CO.ID, Morut – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan pada kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Morowali Utara. Pemeriksaan tersebut mencakup Tahun Anggaran 2023 hingga Triwulan II 2025.

Penyerahan LHP dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, I Putu Wishudantara, kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, Rabu, 14 Januari 2026. Dalam laporan tersebut, BPK memberikan simpulan “Sesuai Kriteria dengan Pengecualian” atas kepatuhan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di sektor pertambangan Morowali Utara.

Bupati Morowali Utara, Delis J. Hehi, yang hadir bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait, menyampaikan apresiasi atas hasil pemeriksaan tersebut. Ia menilai capaian tersebut patut disyukuri, namun tetap perlu disikapi dengan upaya perbaikan berkelanjutan.

Baca Juga: Pengadilan Agama Parigi Selesaikan Ratusan Perkara Selama 2025

Menurutnya, simpulan LHP BPK menjadi cerminan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan usaha pertambangan. Ia menyebut, pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, harus terus ditingkatkan seiring dengan berkembangnya aktivitas pertambangan di daerah.

“Kita berharap ke depan para pengusaha tambang semakin menaati ketentuan dan kriteria pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga lingkungan tetap terpelihara di tengah perkembangan usaha pertambangan,” ujarnya.

Bupati Delis juga menyampaikan terima kasih kepada BPK atas penilaian dan rekomendasi yang diberikan. Seluruh catatan dalam LHP tersebut, lanjutnya, akan ditindaklanjuti bersama perusahaan pertambangan dan instansi terkait.

“Usaha pertambangan memang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui dana bagi hasil, namun kami juga berkomitmen agar lingkungan hidup tetap terjaga,” ujarnya.