RRI.CO.ID, Palu - Polemik Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) V Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Palu dinilai berdampak terhadap keikutsertaan Kota Palu dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026. Hal itu disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Palu, Bachtiar, Kamis, 5 Februari 2026.

Bachtiar mengatakan, polemik legalitas pengurus KONI Kota Palu yang terpilih dapat berpengaruh terhadap dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu untuk mendukung atlet Kota Palu pada gelaran Porprov 2026. 

"Pemerintah Kota Palu tidak akan menggelontorkan anggaran hibah jikalau ketua yang hasil daripada pemilihan itu belum menyandang legalitas berupa SK," ucap Bachtiar saat ditemui di ruangannya.

Menurutnya, tata kelola keuangan daerah mengharuskan penyaluran dana hibah dilakukan kepada kepengurusan yang sah secara administratif. Legalitas ketua dan pengurus KONI menjadi syarat utama sebelum hibah dapat disalurkan.

“Dana hibah hanya diberikan jika ketua KONI telah ditetapkan secara definitif melalui SK untuk memastikan kepengurusan yang sah,” ujarnya.

​Baca Juga: Pemkot Palu Tegaskan Mengakui Hasil Musorkot KONI

Bachtiar menambahkan, untuk memastikan legalitas pengurus KONI Kota Palu terpilih, dalam waktu dekat pihaknya bersama sejumlah pengurus KONI Kota Palu berencana akan menemui pengurus KONI Pusat. Audiensi tersebut dilakukan untuk memastikan SK pengurus KONI Kota Palu yang saat ini masih belum ditetapkan. 

Dalam kesempatan itu Plt. Kepala Dispora Palu itu menegaskan pihaknya tetap mengakui hasil Musorkot V yang menghasilkan Reynold Kasruddin sebagai ketua terpilih. Ia juga berharap polemik kepastian SK pengurus KONI Kota Palu dapat segera diselesaikan agar tidak berdampak pada pembinaan atlet.