RRI.CO.ID, Palu - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido serta Sekretaris Daerah Novalina, menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Bahtra Banong dalam rapat yang digelar di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu, 22 April 2026.

Gubernur Anwar Hafid menyebut kunjungan ini sebagai momentum penting untuk membahas berbagai persoalan strategis daerah, khususnya terkait reforma agraria.

“Terima kasih atas perhatian dan agenda yang telah diberikan untuk Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini kami melaporkan sejumlah hal penting terkait pelaksanaan reforma agraria di daerah,” ujar Anwar, seperti dikutip dari Biro Administrasi Pimpinan.

Gubernur menjelaskan bahwa program reforma agraria di Sulawesi Tengah telah diakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD hingga RKPD 2026. Program tersebut mencakup redistribusi tanah, penataan akses, serta pendataan aset reforma agraria yang dijalankan melalui perangkat daerah terkait.

Namun demikian, ia mengakui pelaksanaan reforma agraria di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan kompleks, terutama terkait konflik agraria yang telah berlangsung lama.

Untuk itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membentuk satuan tugas (Satgas) penyelesaian konflik agraria sebagai langkah operasional yang bersifat responsif dan lintas sektor.

“Sejauh ini terdapat 63 aduan konflik agraria dengan luas lahan sekitar 21 ribu hektare dan berdampak pada lebih dari 9 ribu kepala keluarga,” ungkapnya.

Ia memaparkan, konflik tersebut mayoritas terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit yang belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) yang sah. Banyak perusahaan masih menggunakan izin lokasi tanpa kepastian hukum, serta belum merealisasikan kewajiban pembangunan kebun plasma bagi masyarakat.