Poin Utama
- BPS Nunukan menjelaskan desil DTSEN berasal dari penggabungan P3KE, Regsosek, dan DTKS.
- Pemeringkatan masyarakat menggunakan 40 variabel sehingga data yang belum lengkap belum dapat diperingkatkan.
- BPS meminta partisipasi masyarakat untuk membantu pemutakhiran data DTSEN.
RRI.CO.ID, Nunukan - BPS Nunukan menjelaskan penyebab desil DTSEN belum sepenuhnya sesuai kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi kelengkapan data yang menjadi dasar pemeringkatan masyarakat dalam DTSEN.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan penggabungan tiga sumber data utama. Ketiga sumber tersebut yakni P3KE, Regsosek, dan DTKS yang digabungkan menjadi satu basis data. Hal ini disampaikan Kepala BPS Nunukan, Iskandar Ahmaddien, Jum'at (11/09/2026).
"Jadi kalau ada yang nggak sesuai desil, jadi gini, DTSEN itu penggabungan tiga data, P3KE, Regsosek sama DTKS, digabung dia jadi satu. Nah, tapi data ini nggak sempurna, kenapa? Karena mungkin di satu survei nggak ada variable ini, di satu survei ada variabel ini. Sementara kami BPS ini kan melakukan pemeringkatan, pemeringkatan ini dari 40 variable." ujarnya.
BPS melakukan pemeringkatan berdasarkan 40 variabel yang menjadi dasar penentuan posisi desil masyarakat. Perbedaan kelengkapan variabel dari setiap sumber data membuat sebagian masyarakat belum dapat diperingkatkan.
Kondisi tersebut menyebabkan data DTSEN masih membutuhkan proses pemutakhiran secara bertahap. Secara nasional, baru sekitar 33 persen data yang memiliki kelengkapan variabel untuk pemeringkatan.
"Nah, jadi kalau begitu digabungkan, kalau datanya belum lengkap 40 variable, tentu nggak bisa diperingkatkan dia. Kayak gitu bahasanya. Sehingga pastilah belum mutakhir." ujarnya.
DTSEN telah digunakan sebagai dasar intervensi kebijakan pemerintah sehingga akurasi data menjadi penting. Masyarakat diharapkan berpartisipasi memperbarui data apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya.
"Nah, secara nasional masih 33 persen yang lengkap datanya itu, sehingga itu bisa memutakhirkan. Nah, karena ini sudah dipakai untuk intervensi-intervensi kebijakan, tentunya perlu peran serta dan partisipasi masyarakat untuk dapat memutakhirkan ini." ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....