BPS Nunukan Ungkap Alasan Perubahan Desil Warga dan Kendala Pemutakhiran Data

RRI.CO.ID Nunukan: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan mengungkapkan alasan di balik banyaknya laporan warga terkait perubahan atau kenaikan desil kesejahteraan. Sebagian besar keluhan tersebut terjadi karena pemutakhiran data secara nasional belum sepenuhnya rampung dan masih mengandalkan data awal.

Kepala BPS Kabupaten Nunukan, Iskandar, menjelaskan bahwa penetapan desil bagi warga miskin melibatkan sinergi 17 kementerian dan lembaga. Dalam pemeringkatan tersebut, BPS menggunakan 41 variabel penentu, mulai dari luas rumah, kepemilikan aset, rekening listrik, hingga jenis atap, yang seluruhnya memiliki bobot saling mendukung tanpa ada satu variabel prioritas.

Menurut Iskandar, secara nasional proses pemutakhiran data baru mencapai sekitar 3 persen, sementara sisanya masih berupa data awal yang belum melengkapi seluruh 41 variabel.

"Banyak laporan dari ketua RT dan warga terkait perubahan desil dari rendah ke tinggi kemungkinan besar karena datanya belum dimutahirkan dan masih menggunakan data awal. Saat ini, sensus ekonomi juga belum sepenuhnya selesai, sehingga BPS belum melakukan pemutakhiran menyeluruh," ujar Iskandar, Rabu (30/9/2026).

Ia menambahkan, dinamika pergeseran desil—khususnya kelompok desil 1 hingga desil 4 yang menjadi basis intervensi program bantuan sosial dari berbagai kementerian—terus bergerak seiring kondisi perekonomian dan jumlah penduduk miskin di lapangan. (News Peg: Penjelasan resmi BPS terkait dinamika data desil warga). MM