Poin Utama
- Landasan Hukum yang Kuat: BPS menjamin keamanan data responden berdasarkan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan UU Perlindungan Data Pribadi, yang mewajibkan kerahasiaan informasi individu tetap terjaga.
- Penyajian Data Kolektif: Data yang dikumpulkan tidak akan disebarluaskan secara bebas, melainkan diolah dan disajikan dalam bentuk tabulasi atau agregat untuk kepentingan statistik negara.
- Komitmen Keamanan: Jaminan kerahasiaan ini merupakan upaya BPS untuk membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha agar bersedia memberikan informasi tanpa rasa khawatir akan kebocoran data pribadi.
RRI.CO.ID, Nunukan - BPS menjamin kerahasiaan data responden dalam Sensus Ekonomi 2026. Jaminan ini diatur dalam undang-undang statistik dan perlindungan data pribadi.
Keamanan data menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan sensus ekonomi. BPS memastikan seluruh informasi responden dilindungi secara hukum. Hal ini disampaikan Kepala BPS Nunukan, Iskandar Ahmaddien.
“Pasti. Kita ada Undang-Undang 16 tahun 1997 tentang undang-undang statistik. Namanya kerahasiaan responden itu menjadi hal yang utama buat kami. Sehingga pasti kami jamin terkait dengan kerahasiaan.” katanya.
Undang-undang statistik mengatur kewajiban BPS menjaga kerahasiaan data individu. Data yang dikumpulkan tidak boleh disebarluaskan secara bebas. Selain itu, perlindungan data pribadi juga menjadi dasar dalam pengelolaan informasi sensus. Data umumnya disajikan dalam bentuk agregat atau tabulasi.
“Dan masyarakat juga dilindungi dengan undang-undang perlindungan data pribadi, kan? Sehingga kami juga tidak bisa sembarangan untuk memberikan data-data ini, kecuali dalam bentuk biasanya tabulasi, ya. Ataupun ada permintaan khusus yang memang untuk kebutuhan negara.” ujarnya.
BPS menegaskan komitmennya menjaga kepercayaan masyarakat dalam sensus ekonomi. Perlindungan data menjadi elemen penting keberhasilan pendataan nasional.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....