RRI.CO.ID, Nunukan - Wakil Bupati Nunukan menilai implementasi otonomi daerah telah berjalan efektif namun masih terkendala keterbatasan mengejar perubahan sistem. Pemerintah daerah kini dituntut lebih cepat menyesuaikan diri terhadap regulasi nasional yang terus berkembang sangat dinamis.

Evaluasi mendalam dilakukan untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tengah arus digitalisasi yang semakin masif saat ini. Fokus utama diarahkan pada penguatan struktur birokrasi agar mampu menjawab tantangan teknologi yang serba cepat. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Nunukan Hermanus S.Sos saat peringatan hari Otonomi Daerah di Kantor Bupati Nunukan, Senin (27/4/2026).

"Sudah berjalan efektif, meskipun karena tuntutan zaman, tuntutan regulasi juga, tuntutan sistem, inilah yang harus kita menyesuaikan diri, karena kita juga punya keterbatasan-keterbatasan dalam mengejar perubahan-perubahan sistem, regulasi, kita punya keterbatasan," katanya.

Tantangan berat muncul dari keharusan daerah untuk mencapai kemandirian fiskal guna menopang operasional pembangunan secara berkelanjutan. Tanpa kemandirian keuangan, stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dikhawatirkan akan mengalami kendala besar atau bahkan potensi kegagalan.

Infrastruktur digital menjadi instrumen wajib yang harus dikuasai oleh seluruh perangkat daerah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penajaman tata kelola pemerintahan yang bersih dan kompetitif menjadi syarat mutlak dalam memenangkan persaingan daya saing daerah.

"jadi itu yang harus kita kejar bagaimana tuntutan regulasi seperti kemandirian fiskal, ini harus kita kerjakan, kalau tidak kita akan ambruk, karena ke depan tantangan yang berat, berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemudian kecepatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan daya saing daerah itu tantangan yang berat, serba teknologi, serba digital," katanya.

Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen mempercepat transformasi digital untuk menyederhanakan birokrasi serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah strategis ini diharapkan mampu menutup celah keterbatasan daerah dalam menghadapi tantangan otonomi masa depan.