Fraksi DPRD Nunukan Soroti Arah Perubahan APBD 2026

RRI.CO.ID, Nunukan - Fraksi DPRD Nunukan menyoroti arah kebijakan perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026. Pandangan tersebut disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan Bupati Nunukan.

Pandangan umum fraksi-fraksi disampaikan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2026. Fraksi DPRD menyoroti keberpihakan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah daerah.

Andre Pratama dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan perubahan APBD harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

“Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Saudara Bupati Nunukan atas penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Perubahan APBD bukan sekadar rutinitas penyesuaian angka-angka fiskal, melainkan instrumen politik anggaran untuk memastikan keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, petani, nelayan, serta masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman.” ucap Andre Pratama dari Fraksi PDI Perjuangan, Kamis (17/09/2026).

Pandangan tersebut menempatkan perubahan APBD sebagai instrumen kebijakan untuk menentukan prioritas pembangunan daerah. Perhatian juga diarahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, petani, nelayan, serta wilayah perbatasan dan pedalaman.

Fraksi Gerindra turut meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan atas seluruh catatan dalam pandangan umum fraksi. Fraksi tersebut juga menekankan pengawasan terhadap pelaksanaan perubahan APBD agar tetap menjaga pelayanan publik.

“Fraksi Gerindra mengharapkan jawaban Pemerintah Daerah yang jelas, terukur, dan berbasis data atas seluruh pertanyaan serta catatan dalam pandangan umum ini. Fraksi Gerindra akan menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten untuk memastikan perubahan APBD dilaksanakan tepat sasaran, tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, dan tidak meninggalkan kewajiban yang membebani tahun anggaran berikutnya.” ucap Andi Mulyono dari Fraksi Gerindra

Pembahasan selanjutnya akan mencakup jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Jawaban tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2026.