RRI.CO.ID, Nunukan - Pemerintah Kabupaten Nunukan akan melaporkan hasil penerapan work from home (WFH) secara berkala sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran daerah. Laporan tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan yang mulai diterapkan sejak 17 April 2026.
Kebijakan WFH ini merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Dalam Negeri untuk menekan pengeluaran daerah. Pemkab Nunukan menargetkan penghematan dari berbagai sektor operasional.
Pj. Sekda Nunukan, Iwan Kurniawan, mengatakan laporan efisiensi akan disusun dan dikirim secara rutin ke Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi dilakukan untuk menilai dampak WFH terhadap pengeluaran pemerintah.
“Artinya di dalam pelaporan itu akan digambarkan berapa banyak hasil penghematan, misalnya dari pemanfaatan listrik dan BBM,” kata Iwan, Rabu (22/4/2026).
Ia menjelaskan, laporan tersebut akan memuat rincian penghematan yang dihasilkan selama penerapan WFH. Namun, hingga saat ini penghitungan menyeluruh belum dilakukan karena kebijakan maish dalam tahap awal.
Menurut Iwan, data efisiensi akan dikumpulkan berdasarkan jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang menjalankan WFH setiap pekan. Sistem kerja bergiliran diterapkan agar pelayanan tetap berjalan.
Lebih lanjut ia menjelaskan, penerapan WFH tidak dilakukan secara menyeluruh di semua perangkat daerah. Pegawai administratif bekerja dari rumah secara bergantian, sementara pelayanan publik tetap berjalan normal di kantor.
“Semuanya tetap berjalan, terutama yang pelayanan publik, kecuali yang memang administratif itu melalui shift,” ujarnya.
Pemkab Nunukan memastikan laporan berkala ini tidak hanya menjadi bahan evaluasi internal, tetapi juga bentuk akuntabilitas kepada pemerintah pusat. Ia memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas selama kebijakan WFH berlangsung.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....