RRI.CO.ID, Nunukan - Kebijakan work from home (WFH) dinilai berpotensi menekan biaya operasional pemerintah daerah. Efisiensi diperkirakan terjadi dari pengurangan penggunaan fasilitas kantor.

Pemerintah Kabupaten Nunukan mulai menerapkan pola kerja fleksibel bagi ASN melalui Surat Edaran Nomor: 3/000.8/SETDA-ORG/IV/2026 tentang Fleksibilitas Tugas Kedinasan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Kebijakan ini merupakan turunan dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut mencakup pengaturan kehadiran pegawai serta penggunaan fasilitas kantor secara lebih efisien. Hal ini disampaikan Penjabat Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan beberapa waktu lalu.

“Tapi kalau untuk diperkiraan dari sementara, dengan mengurangi mobilitas kendaraan dinas, karena kerja di rumah ataupun dengan teman-teman sebagian saja yang turun kerja, itu kan penggunaan fasilitas ya, listrik, air, dan BBM tentunya akan lebih hemat,” katanya.

Efisiensi juga dapat dilakukan melalui pengaturan ruang kerja yang lebih terbatas. Tidak semua pegawai harus menggunakan ruang kerja masing-masing secara bersamaan. Penerapan sistem piket atau shift menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Skema ini dinilai mampu menjaga layanan sekaligus menghemat anggaran.

“Nah ini yang kita atur, bahkan tadi sempat ada pemikiran, Pak bagaimana kalau kantor yang turun itu cukup kita siapkan ruangan saja, khusus kita di situ kumpul, agar tidak semua, kan kepala administrator wajib hadir. Nah kalau semua bidang hadir, masing-masing juga ruangannya berfungsi, kan tidak akan kena lah ya dengan niatan efisiensi,” ujarnya.

Pengaturan kebijakan ditentukan oleh kepala daerah sementara pengaturan teknis dilakukan oleh OPD masing-masing. Pemerintah daerah berharap kebijakan ini benar-benar menghasilkan efisiensi anggaran tanpa mengganggu pelayanan publik.

“Yang penting kita kumpul di satu tempat, siap memberikan pelayanan, semacam piket gitu kan, itu mungkin lebih hemat,” ujarnya.

WFH ASN, efisiensi anggaran, Sekda Nunukan, Pemkab Nunukan, biaya operasional, kendaraan dinas, listrik dan BBM, sistem shift ASN, kebijakan daerah, pelayanan publik,