KBRN, Nunukan: Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, memberikan evaluasi mendalam terhadap kinerja Bagian Ekonomi Pemkab Nunukan terkait krisis ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat melanda masyarakat belakangan ini. Kelangkaan yang dipicu oleh keterlambatan pengiriman berdampak langsung pada stabilitas ekonomi daerah, mengingat BBM merupakan urat nadi aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan.

Andi Fajrul mengingatkan bahwa Pemerintah Daerah harus mulai memperketat kontrol dan pengawasan untuk memetakan kebutuhan riil masyarakat serta para nelayan secara akurat. Pemerintah Daerah tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus hadir secara serius mengamati distribusi agar potensi kelangkaan dapat dideteksi sejak dini sebelum menjadi krisis yang meluas.

“Sebagai daerah kepulauan yang secara geografis terpisah, Nunukan memiliki kerentanan tinggi terhadap gangguan pasokan BBM. Ketergantungan pada transportasi laut membuat mobilitas sangat terbatas. Jika BBM langka, maka seluruh roda ekonomi akan terhenti karena nelayan tidak dapat melaut dan kendaraan operasional masyarakat tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Andi Fajrul, Rabu (14/01/2026).

Menyikapi hal tersebut, Komisi II DPRD Nunukan meminta Bagian Ekonomi segera melakukan koordinasi intensif dengan seluruh SPBU yang menerima stok dari Pertamina. Pemerintah daerah harus bertindak cepat begitu melihat stok mulai menipis dengan cara mendorong pemilik SPBU segera melakukan pesanan ulang (order) serta melaporkan segala kendala komunikasi secara transparan.

Terkait alasan teknis mengenai kapal pengangkut yang sedang menjalani perbaikan atau docking, Andi Fajrul meminta pemerintah daerah tidak menjadikan hal itu sebagai pembenaran atas kekosongan stok. Ia menyarankan agar Kepala Daerah melalui Asisten II atau Kabag Ekonomi segera mencari vendor penyedia alternatif yang bisa diperbantukan untuk mengisi kekosongan selama masa perbaikan kapal berlangsung.

Di akhir pernyataannya, ia berharap setiap potensi krisis atau kendala distribusi di lapangan segera disampaikan kepada DPRD untuk mencari solusi bersama. Langkah proaktif ini diharapkan mampu meminimalisir kejadian serupa di masa mendatang, sehingga masyarakat Nunukan tidak lagi terjepit oleh masalah klasik kelangkaan BBM yang menghambat produktivitas ekonomi. MM