RRI.CO.ID. Nunukan: Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Utara, di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltara, Selasa (31/03/26).

Penyerahan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD 2025 yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pencapaian ini adalah komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan.

"Kami sangat mengharapkan bimbingan dan masukan konstruktif dari BPK agar penatausahaan keuangan Pemkab Nunukan semakin baik. Harapan kami, Kabupaten Nunukan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini," ujar H. Irwan Sabri.

https://rri.co.id/nunukan/info-pemda/2305226/arah-wfh-2026-di-nunukan-kedepan⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Hadir mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Pj. Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Terima LKPD Nunukan Tepat Waktu, BPK Kaltara Segera Lakukan Pemeriksaan Terinci

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan atas kepatuhannya menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2025 tepat waktu. Dokumen tersebut diterima langsung dari Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, pada akhir Maret ini.

Ketepatan waktu ini mencerminkan keseriusan daerah dalam akuntabilitas publik. Selanjutnya, BPK akan menerjunkan tim untuk melakukan pemeriksaan terinci sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

"Pemeriksaan ini bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, dengan melihat kesesuaian standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, hingga efektivitas sistem pengendalian intern," jelas pihak BPK.

BPK berharap sinergi dengan Pemkab Nunukan terus terjalin, terutama dalam penyediaan data dan informasi yang akurat selama proses audit berlangsung guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa depan. MM