RRI.CO.ID, Nunukan – Pergantian kepemimpinan di tubuh Polri kembali menjadi momentum penting dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan. Di tengah dinamika tantangan keamanan yang terus berkembang, Polres Nunukan kini resmi dipimpin oleh sosok pemimpin baru yang diharapkan mampu membawa semangat perubahan dan inovasi.

Jabatan Kapolres Nunukan secara resmi diserahterimakan dari AKBP Bonifasius Rumbewas kepada AKBP Ruslaeni dalam Upacara Serah Terima Jabatan yang dipimpin langsung Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol. Agus Wijayanto. Prosesi berlangsung di Gedung Rupatama Bharadaksa, Mapolda Kalimantan Utara, Jumat (31/7/2026), dengan penuh khidmat serta dihadiri para Pejabat Utama Polda Kaltara, Kapolres jajaran, Bhayangkari, dan tamu undangan.

Serah terima jabatan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara sertijab, penandatanganan pakta integritas, hingga penyematan tanda jabatan oleh Kapolda Kalimantan Utara.

Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari strategi Polri dalam menjaga kesinambungan organisasi sekaligus menghadirkan penyegaran untuk menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks.

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu wilayah strategis nasional karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi geografis tersebut menuntut kehadiran kepolisian yang profesional, responsif, dan mampu membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat.

Berbagai tantangan seperti pengamanan wilayah perbatasan, pencegahan penyelundupan, perlindungan pekerja migran Indonesia, pemberantasan narkotika, perdagangan orang, hingga pemeliharaan keamanan masyarakat menjadi agenda penting yang harus terus diperkuat.

Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol. Agus Wijayanto, mengatakan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan organisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

"Mutasi adalah proses yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini merupakan bentuk pembinaan karier sekaligus upaya menghadirkan penyegaran organisasi agar setiap personel mampu terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Irjen Pol. Agus Wijayanto.

Kapolda menegaskan bahwa setiap pejabat yang menerima amanah baru harus mampu menjadi pemimpin yang berintegritas, adaptif, dan mampu membaca dinamika wilayah tempatnya bertugas.

"Saya meminta kepada pejabat yang baru dilantik agar segera mengenali karakteristik wilayah, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh pemangku kepentingan. Kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada AKBP Bonifasius Rumbewas atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama memimpin Polres Nunukan. Menurut Kapolda, berbagai capaian yang telah diraih selama masa kepemimpinan AKBP Bonifasius menjadi fondasi penting yang harus dijaga dan terus ditingkatkan oleh pejabat yang baru.

Kepada AKBP Ruslaeni, Kapolda menitipkan harapan besar agar mampu melanjutkan program-program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik yang semakin humanis, profesional, dan presisi. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi energi baru bagi Polres Nunukan dalam meningkatkan kualitas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Nunukan juga diharapkan semakin aktif membangun kolaborasi lintas sektor guna mendukung pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.

Momentum sertijab ini menjadi penegasan bahwa Polri terus melakukan pembenahan organisasi secara berkelanjutan demi menjawab harapan masyarakat yang menginginkan institusi kepolisian semakin profesional, modern, dan terpercaya.

Dengan kepemimpinan baru di bawah AKBP Ruslaeni, Polres Nunukan diharapkan mampu memperkokoh kehadiran negara di wilayah perbatasan, menjaga kedaulatan hukum, serta menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat yang tinggal di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.