Jalan Krayan Rusak Enam Bulan, Pemkab Sebut Bencana Berkepanjangan

RRI.CO.ID, Nunukan - Pemerintah Kabupaten Nunukan meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat penanganan jalan penghubung antar kecamatan di wilayah Krayan. Perbaikan jalan dinilai mendesak karena kerusakannya telah menghambat aktivitas masyarakat dan berdampak langsung terhadap perekonomian selama berbulan-bulan.

Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan, pemerintah kabupaten hanya dapat mendorong percepatan penanganan karena ruas jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Menurutnya, penanganan jalan perlu menjadi perhatian serius agar dampak yang dirasakan masyarakat tidak semakin meluas.

"Bencananya kan ini beda dengan banjir, karena kalau jalan ini rusak, maka bencananya akan berkepanjangan, itu yang kita khawatirkan," kata Hermanus, Sabtu (25/7/2026).

Hermanus menjelaskan, kerusakan jalan tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga memutus rantai distribusi barang dan hasil pertanian. Akibatnya, masyarakat harus menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan kesulitan memperoleh pasokan barang karena akses transportasi terganggu.

Kondisi ini dirasakan warga di Kecamatan Krayan Selatan yang selama ini bergantung pada jalan penghubung dari Krayan Induk. Jalan sepanjang 43 kilometer itu menjadi satu-satunya akses darat yang menghubungkan kedua wilayah.

Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan, saat jalan tidak bisa dilalui, roda perekonomian masyarakat terhenti. Distribusi barang terhambat sehingga harga kebutuhan pokok melonjak akibat pasokan barang terbatas.

"Semuanya naik, itu pun kalau ada barangnya. Sekarang serba mahal karena semuanya susah," ujarnya.

Oktavianus menambahkan, masyarakat hanya berharap pemerintah segera menangani kerusakan jalan yang setiap tahun memburuk saat musim hujan. Namun, kondisi tahun ini dinilai paling parah karena hujan terus mengguyur sejak Februari sehingga kerusakan jalan telah berlangsung sekitar enam bulan terakhir.

Ia berharap percepatan penanganan segera dilakukan agar akses transportasi kembali normal dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan pulih. Menurutnya, tanpa perbaikan jalan, warga akan terus menghadapi kesulitan memperoleh kebutuhan pokok maupun memasarkan hasil pertanian.