RRI.CO.ID, Nunukan - Pemerintah Kabupaten Nunukan menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari menyusul terputusnya akses jalan penghubung Krayan Induk dan Krayan Selatan akibat longsor dan kerusakan jalan yang dipicu hujan deras sejak Februari 2026. Kondisi tersebut tidak hanya mengisolasi ratusan kepala keluarga, tetapi juga mengancam ketersediaan kebutuhan pokok karena aktivitas ekonomi masyarakat terhenti.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan, H. Asmar, mengatakan jalan tanah sepanjang sekitar 43 kilometer yang menjadi satu-satunya jalur darat menuju Krayan Selatan terdampak longsor dan berubah menjadi kubangan lumpur. Akibatnya, kendaraan tidak dapat melintas sehingga distribusi barang dan mobilitas masyarakat lumpuh.

Dampak paling dirasakan masyarakat adalah terganggunya pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Menurut H. Asmar, mayoritas warga di Krayan Selatan berprofesi sebagai petani yang bergantung pada akses jalan untuk menjual hasil panen maupun memperoleh pasokan kebutuhan pokok dari Krayan Induk.

"Masyarakat mengalami krisis kebutuhan pokok karena aktivitas ekonomi tidak berjalan. Mereka memang masih memiliki beras, tetapi kebutuhan lainnya mulai sulit diperoleh akibat akses yang terputus," ujarnya, Jumat (24/7/2026).

Sebagai langkah percepatan penanganan, Pemerintah Kabupaten Nunukan menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari sekaligus melaporkan kondisi tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pemerintah pusat agar segera mendapat dukungan penanganan.

"Makanya kita tetapkan tanggap darurat selama 14 hari dan kita teruskan ke provinsi dan pusat," kata H. Asmar.

Ia menjelaskan, perbaikan ruas jalan tersebut berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Untuk itu, pemerintah daerah kini menunggu respons provinsi untuk melakukan penanganan terhadap akses jalan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan.

"Kita masih menunggu respons dari pemerintah provinsi terkait jalan itu, karena sebenarnya jalan itulah yang paling utama. Jalan tersebut yang menghambat semuanya," ujarnya.

BPBD Nunukan mencatat sedikitnya 46 kepala keluarga di Krayan Selatan saat ini terisolasi akibat kerusakan jalan. Waktu tempuh yang sebelumnya hanya sekitar dua jam menjadi empat hingga enam hari, sehingga distribusi logistik, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi warga terhambat.

Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan segera. Selain berdampak pada keselamatan warga, terputusnya akses darat juga mengancam ketahanan pangan, memperlambat distribusi bantuan, serta menghambat roda perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap pemerintah provinsi segera melakukan penanganan darurat terhadap ruas jalan tersebut agar isolasi wilayah tidak berlangsung lebih lama dan aktivitas masyarakat kembali normal.