RRI.CO.ID, Nunukan - Pemerintah Kabupaten Nunukan melaporkan penurunan alokasi kuota bahan bakar minyak bersubsidi dari pemerintah pusat tahun ini. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap kelancaran distribusi energi bagi masyarakat di wilayah Nunukan.

Data resmi menunjukkan tren penurunan volume Pertalite dan Solar yang cukup signifikan dalam kurun tiga tahun terakhir. Penurunan ini terjadi secara sistematis berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kabag Perekonomian Setda Nunukan, Rohadiansyah, memaparkan rincian kuota energi tahunan daerah kepada RRI Nunukan bebapa waktu lalu.

"Kita memang ada penurunan, jadi tahun 2024 lah kita mulai. 2024 itu kita dapat pertalite itu 40.929 kiloliter. Kemudian kuota 2025 kita turun jadi 25.689 kiloliter. 2026 ini saya baru dapat kemarin, mungkin beberapa minggu yang lalu, kuota kita di pertalite itu turun Pak, menjadi 22.599 kiloliter. Nah ini kuota ini kan ditentukan oleh pemerintah pusat ini, setiap daerah se-Indonesia. Nah gitu juga dengan solar nih. Cuman solar ada kenaikan Pak. Solar 2024 itu 13.400 kiloliter. 2025 kita dapat 14.500 kiloliter. Kemudian 2026 turun Pak, Solar yang subsidi ini menjadi 12.781 kiloliter." katanya.

Pemerintah daerah mengakui bahwa pemangkasan jumlah liter bahan bakar ini akan memicu potensi kelangkaan di tingkat pengecer. Meskipun permintaan masyarakat terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, pasokan justru berkurang sesuai skema pembagian pusat.

Kondisi tersebut memaksa pemerintah kabupaten untuk mencari solusi alternatif demi menjaga stabilitas stok di setiap agen penyalur. Tim teknis merumuskan argumen kuat mengenai urgensi kebutuhan energi di wilayah Nunukan.

"Jadi memang kalau kita bicara itu tadi, kalau bicara subsidi, pertalite, pasti kurang. Karena memang jumlahnya sudah ditentukan pembagiannya dari pusat. Tapi kita berusaha," ujarnya.

Beberapa pemilik APMS secara resmi telah mengajukan permohonan penambahan volume kepada pemerintah melalui surat usulan tertulis. Pemerintah daerah kini menunggu respons positif dari pusat terkait alasan penambahan kendaraan yang sangat masif di Nunukan.

"Jadi setelah kuota ini pun kami sudah beberapa permohonan dari pemilik-pemilik APMS juga, kita mengusulkan penambahan. Tetap kita usulkan, tinggal nanti kita menunggu bagaimana dari pemerintah pusat. Kita juga menyampaikan kenapa kita harus ditambah, penambahan kendaraan, kebutuhan nelayan dan sebagainya. Kita sampaikan juga ke pemerintah pusat bahwa nunukan ini perlu penambahan, sehingga ya kita tunggulah," katanya.