SPPG MBG Bakal Diberi Rating, DPR Minta Penilaian Jelek Segera Ditindaklanjuti

RRI.CO.ID, Jakarta - Rencana BGN RI menerapkan sistem rating terhadap SPPG yang menjalankan Program MBG, mendapat dukungan Komisi IX DPR RI. Sistem penilaian tersebut, dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengukur kualitas pelayanan MBG secara langsung dari sekolah dan siswa.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh mengatakan sistem rating tidak cukup hanya menghasilkan angka atau jumlah bintang. BGN diminta, menyiapkan mekanisme tindak lanjut masukan dari masyarakat dan siswa dapat diverifikasi serta digunakan untuk memperbaiki kualitas layanan.

"Kalau sistem penilaian rating diterapkan, tentu bagus. Tetapi tindak lanjutnya juga harus disiapkan secara matang, jangan sampai input dari masyarakat terbuang sia-sia," kata wanita yang akrab disapa Ninik ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 22 September 2026.

Ninik mengatakan, BGN harus memastikan setiap penilaian yang masuk memiliki alur penanganan yang jelas. Hal tersebut, termasuk ketika sebuah SPPG memperoleh penilaian rendah dari sekolah atau siswa yang menerima layanan MBG.

Menurut Ninik, rating rendah dapat muncul karena berbagai persoalan dalam pelaksanaan program. Beberapa di antaranya mencakup kualitas makanan, keterlambatan distribusi, variasi menu, kebersihan, keamanan pangan, hingga pelayanan SPPG kepada penerima manfaat.

Karena itu, ia menilai rating seharusnya tidak hanya digunakan sebagai alat untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan. "Sistem tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi BGN untuk melakukan evaluasi terhadap SPPG yang memperoleh banyak keluhan atau penilaian rendah," ucap Ninik.

Secara khusus, Ninik mendorong, BGN memperketat pengawasan terhadap kondisi dapur SPPG. Dapur yang digunakan untuk memproduksi makanan bagi siswa harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

"Keamanan dapur itu harus dijaga betul oleh BGN, jangan sampai kita hanya bicara soal rating, menu, atau ketepatan waktu. Tetapi aspek keamanan dan kebersihan dapurnya justru luput dari pengawasan, karena ini menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak," ujar Ninik.

Lalu, ia juga meminta, setiap laporan mengenai dugaan persoalan kebersihan maupun keamanan pangan segera diperiksa. Apabila ditemukan masalah, BGN dinilai perlu memastikan adanya tindakan korektif agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

"Kalau ada laporan mengenai kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, proses memasak, atau hal lain yang berpotensi mengganggu keamanan pangan. Itu harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti, jangan menunggu sampai persoalannya menjadi besar," kata Ninik.

Sebelumnya, BGN tengah menyiapkan, aplikasi yang memungkinkan sekolah memberikan penilaian terhadap layanan MBG dari SPPG yang melayani sekolah masing-masing. Aplikasi tersebut dirancang untuk memberikan umpan balik langsung mengenai pelaksanaan program di lapangan.

Melalui aplikasi itu, sekolah nantinya dapat memberikan rating sekaligus catatan mengenai layanan MBG. Kepala BGN, Sudaryono sebelumnya menjelaskan, penilaian tersebut dapat mencakup sejumlah aspek, termasuk kualitas menu dan ketepatan waktu pengiriman makanan.

"Apakah menunya jelek, apakah suka terlambat, apakah kemudian lain sebagainya itu bisa kemudian diberi bintang. Kemudian dikasih catatan," ujar Sudaryono dalam Kick Off Webinar Literasi bagi Kepala Sekolah, Selasa, 15 September 2026

Dengan adanya sistem tersebut, penilaian dari sekolah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi BGN dalam memantau pelaksanaan MBG. Masukan berupa rating dan catatan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi layanan SPPG yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut.