Dugaan Aliran Dana MBG, Sudaryono: Kalau Ada Pelanggaran, Laporkan

RRI.CO.ID, Jakarta - BGN RI menegaskan, tidak segan menghentikan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti tidak memenuhi ketentuan. Kepala BGN, Sudaryono mengatakan, tindakan tersebut berlaku bagi dapur maupun petugas yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan program.

Pernyataan tegas Sudaryono itu, menanggapi dugaan adanya aliran dana pembangunan dapur MBG kepada yayasan tertentu dan pihak di tingkat pusat. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, informasi tersebut harus dilaporkan kepada aparat berwenang.

"Saya kira clear saja. Kalau memang ada pelanggaran ya tinggal dilaporkan," kata Sudaryono seusai melantik pengurus HKTI Maluku Utara di Bela Hotel, Ternate, dikutip Selasa, 22 September 2026.

Sudaryono menekankan, BGN telah mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Sekitar 13 orang, disebutkannya, telah menjadi tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan sebelumnya.

Menurut Sudaryono, pengawasan terhadap pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran. Kondisi fisik dapur, proses pengolahan makanan, kebersihan, serta kualitas menu yang diterima penerima manfaat juga menjadi bagian dari pengawasan BGN.

"Dapur yang tidak benar kita tutup. Petugas-petugas kita yang tidak benar harus ditindak," ucap Sudaryono.

Kemudian, Sudaryono mengungkapkan, status kepemilikan dapur bukan menjadi dasar bagi BGN dalam menentukan apakah sebuah SPPG dapat terus beroperasi. Selama dapur memenuhi ketentuan, menyediakan menu yang baik, menerapkan proses pengolahan yang benar, serta menjaga higienitas, operasionalnya dapat dilanjutkan.

"Mau punya siapa, selama dia memang baik, menunya baik, dimasak dengan baik. Higienis, diterima oleh siswa-siswa dengan baik, ya kita harus aktif," ujar Sudaryono.

Sebaliknya, dapur yang dibangun atau dikelola secara tidak layak akan dihentikan operasionalnya. Sudaryono menegaskan, BGN tidak akan memberikan perlakuan khusus berdasarkan siapa pihak yang berada di balik pengelolaan dapur tersebut.

"Yang membangun dapur asal-asalan, ya harus saya tutup. Mau itu punya siapa, tidak benar, ya saya tutup," kata Sudaryono.

Penegasan tersebut, sejalan dengan langkah BGN sebelumnya yang telah melakukan penutupan terhadap sejumlah SPPG bermasalah. Pada September 2026, BGN menyatakan menutup sementara 1.999 SPPG karena belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sementara, sebelumnya lembaga tersebut juga menghentikan operasional ratusan dapur yang dinilai melanggar standar. Dalam pengawasan terbaru, BGN juga memperketat pelaksanaan SOP di dapur MBG.