BGN Siagakan SPPG, Warga Terdampak dan Kelompok Rentan di NTT jadi Prioritas

RRI.CO.ID, Jakarta - BGN RI menginstruksikan, seluruh SPPG di wilayah terdampak gempa bumi NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah tersebut, dilakukan untuk memastikan kebutuhan makanan dan pemenuhan gizi masyarakat tetap berjalan di tengah situasi bencana.

Kepala BGN, Sudaryono meminta, SPPG yang berada di lokasi terdampak untuk menyesuaikan pola pelayanan dengan kondisi di lapangan. Sementara SPPG yang tidak mengalami dampak, langsung diminta ikut membantu memenuhi kebutuhan makanan masyarakat terdampak, terutama kelompok rentan.

“SPPG yang terdampak bencana wajib mengutamakan keselamatan dan melaporkan kondisi kepada pihak terkait. Sementara SPPG terdekat yang operasionalnya tidak terdampak dapat menyesuaikan pelayanan," kata Sudaryono dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.

Sudaryono menegaskan, keselamatan petugas dan operasional SPPG menjadi perhatian utama selama kondisi bencana masih berlangsung. Setiap unit SPPG terdampak, diminta segera menyampaikan laporan mengenai kondisi fasilitas maupun kegiatan pelayanan kepada pihak terkait.

Di sisi lain, ia mengatakan, SPPG yang berada di sekitar wilayah bencana tetapi masih dapat beroperasi diminta mengambil peran lebih besar. Pelayanan dapat disesuaikan agar kebutuhan makanan bagi warga terdampak dan kelompok rentan di sekitar lokasi bencana tetap terpenuhi.

“Sementara SPPG terdekat dapat menyesuaikan pelayanan. Termasuk membantu pemenuhan makanan bagi masyarakat terdampak dan kelompok rentan di sekitar wilayah bencana," ucap Sudaryono.

Kebijakan tersebut, Sudaryono menjelaskan, menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap bencana. Distribusi makanan dan pemenuhan gizi, dinilai penting karena warga yang mengungsi menghadapi kondisi yang berbeda dibandingkan situasi normal.

BGN juga meminta, seluruh jajaran di tingkat pusat maupun SPPG mengikuti koordinasi dan arahan yang telah ditetapkan. Sudaryono mengingatkan, setiap keputusan dalam penanganan bencana tidak dilakukan secara sendiri-sendiri.

Menurut Sudaryono, koordinasi diperlukan agar bantuan makanan dapat disalurkan sesuai kebutuhan dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan. Kecepatan dalam merespons kondisi masyarakat, harus tetap diimbangi dengan ketepatan sasaran serta pemenuhan kebutuhan gizi.

“Kita harus bergerak cepat. Terkoordinasi, dan tetap memastikan pemenuhan gizi bagi masyarakat Indonesia," ujar Sudaryono.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penguatan koordinasi penanganan bencana di tingkat daerah. Sebelumnya, Menko PMK, Pratikno meminta, pemerintah daerah di NTT segera membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kondisi pascagempa.

Pembentukan satgas dinilai penting karena lokasi pengungsian masyarakat tersebar di sejumlah titik. Kondisi tersebut, membuat koordinasi bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar harus dilakukan secara terintegrasi agar tidak ada kelompok masyarakat yang terlewat.

“Kami dorong agar satgas daerah segera dibentuk. Karena lokasi pengungsian ada di beberapa titik," ucap Pratikno.

Pratikno mengatakan kebutuhan dasar para pengungsi masih menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Karena itu, pembentukan satgas di daerah diharapkan dapat mempercepat koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai unsur yang terlibat dalam penanganan bencana.